KOMIS IX JANJI PERJUANGKAN ANGGARAN PMI

18-02-2010 / KOMISI IX

 

Komisi IX DPR akan memperjuangkan peningkatan anggaran PMI untuk peningkatan pelayanan darah, dan mendorong  pemerintah dalam hal  ini Kementeraian Kesehatan lebih memperhatikan anggaran yang diperlukan bagi kepentingan PMI.

                Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IX Hernani Hurustiati dan Novarianti Yusuf dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX dengan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK), di Gedung DPR Jakarta, Kamis (18/2)

            Selain ingin mengetahui visi dan misi JK dalam memimpin PMI, RDP Komisi IX  ini juga akan membahas peranan PMI dalam memenuhi kebutuhan darah di Indonesia, penanggulangan bencana dan kegiatan kemanusiaan yang lain serta peranan PMI dalam menurunkan angka kematian khususnya kematian ibu dan anak.

                Komisi IX juga menyampaikan  penghargaan terhadap upaya cepat Ketua Umum PMI yang sangat luar biasa gerakannya, “Sehingga banyak masyarakat optimis bahwa kebutuhan darah itu akan dapat teratasi dan dijamin sehat serta tidak terlalu berbelit-belit untuk memperoleh darah yang diperlukan oleh masyarakat,” demikian Endang Agustini Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Golkar.

Sedangkan Surya Chandra Anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP Perjuangan menyatakan, betapa pentingnya pelayanan darah  bukan saja bagi kesehatan tapi juga untuk menyelamatkan manusia dan  regulasi yang mendukung, perlunya anggaran untuk pelayanan darah termasuk UU Kesehatan yang  menyatakan pelayanan darah menjadi tanggung jawab pemerintah.

“Apa harapan dari Ketua Umum PMI tentang regulasi-regulasi yang belum sempurna dan harapan untuk mengadakan anggaran untuk ini,” tanya Surya.

 “Apakah perlu  dibuat  UU tersendiri mengenai pelayanan darah ini, biar jelas siapa yang bertanggung jawab,” tambahnya.

                Menanggapi pertanyaan tersebut, mantan Ketua Umum Golkar ini  mengaku tidak terlalu memprioritaskan hal tersebut. "Eksistensi PMI itu tergantung dari bakti kepada masyarakat. Banyak UU tidak ada bakti, hilang (peran) PMI. Kalau UU sederhana tetapi bakti terhadap masyarakat, itulah eksistensi kita," kata JK.

JK mengatakan lembaga yang dipimpinnya terus memperbaiki sistem, termasuk dalam hal penyimpanan dan distribusi darah. Untuk urusan distribusi, PMI tidak mau kalah dengan restoran cepat saji Mc Donald's.

JK menjelaskan PMI di suatu wilayah tidak terbatas untuk memasok darah ke wilayah lainnya. Tetapi, PMI senantiasa siap untuk menyediakan kebutuhan darah di wilayah manapun.

"Misalnya, DKI tidak hanya membantu DKI tetapi juga bisa membantu wilayah Bogor," kata mantan Wapres ini. (sc) Foto:Iwan Armanias.

BERITA TERKAIT
Hubungan Baik Indonesia-Malaysia Harus Jadi Dasar Penuntasan Kasus Penembakan PMI
29-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR, Surya Utama alias Uya Kuya, menyayangkan insiden penembakan terhadap lima Pekerja Migran Indonesia...
Tidak Semua Jenis Serangga Aman Dikonsumsi, Kepala BGN Harus Hati-Hati Usulkan Wacana
29-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin meminta agar usulan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang...
Nurhadi Kecam Penembakan Lima Pekerja Migran Indonesia di Malaysia
29-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengecam tragedi penembakan terhadap lima pekerja migran Indonesia (PMI) di perairan...
Transformasi BP2MI Jadi Kementerian, Kurniasih Dorong Perlindungan PMI Lebih Maksimal
24-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mendorong semakin baiknya perlindungan Pekerja Migran Indoensia (PMI) seiring perubahan...