DPR Pilih Hakim Agung

18-02-2010 / KOMISI III

 

Komisi III DPR RI sudah memilih 6 calon hakim agung. Pemilihan dilakukan secara voting dari 20 nama calon hakim agung lainnya. Voting dilakukan oleh 55 dari 56 Anggota Komisi III DPR, dia ruang rapat Komisi III DPR, Gedung Nusantara II, Kamis (18/2).

Setelah proses voting selesai, Ketua Komisi III DPR, Benny K. Harman mengatakan bahwa calon hakim agung Salman Luthan mendapatkan suara terbanyak dan dipilih oleh seluruh anggota komisi III.

"Yang mendapatkan nilai tertinggi adalah Dr Salman Luthan SH MH dengan perolehan 55 suara. Semua anggota komisi III memilihnya," ujar Benny.

 5 calon hakim agung lainnya, yaitu:

1. Soltoni Mohdally SH, MH (hakim karier) dengan perolehan 53 suara

2. H Yulius SH (hakim karier) dengan perolehan 50 suara

3. Dr H Supandi SH,MHum (hakim karier) dengan perolehan 45 suara

4. Prof DR Surya Jaya SH MH (non karier) dengan perolehan 42 suara

5. H Achmad Yamanie SH MH (hakim karier) denagn perolehan 39 suara

Dalam kesempatan tersebut, Benny juga berharap keseluruhan calon hakim agung dapat memiliki komitmen yang kuat. "Harapan kita dan 6 calon hakim agung ini memiliki komitmen kuat untuk memberantas mafia peradilan," jelasnya.(ol)

BERITA TERKAIT
Komisi III Minta Kasus Kematian Rahmat Vaisandri Diusut Tuntas
30-01-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Publik, khususnya warga Sumatera Barat, dikejutkan dengan kematian seorang pemuda berusia 29 tahun, Rahmat Vaisandri. Kasus ini...
Bertemu Dubes Belanda, Komisi III Bahas Hukum di Indonesia
24-01-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI akan segera menyusun dan membahas revisi Rancangan UU Hukum Acara Pidana atau RUU...
Legislator: Tekan Permintaan, Kunci Atasi Peredaran Narkoba
23-01-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menegaskan bahwa Indonesia masih berada dalam kondisi darurat narkoba akibat tingginya...
Komisi III Akan Segera Bahas RUU KUHAP, Target Berlaku Sama dengan UU KUHP
22-01-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI akan segera menyusun dan membahas revisi Rancangan Kitab UU Hukum Acara Pidana atau...