BBLKI Sumut Butuh Banyak Pembenahan

08-08-2016 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR RI Muhammad Iqbal menilai Balai Besar Latihan Kerja Industri (BBLKI) yang ada di Provinsi Sumatra Utara Medan masih banyak membutuhkan pembenahan secara serius. Ada tiga persoalan yang menjadi perhatiannya, pertama sarana dan prasarana yang kurang memadai, kedua anggaran yang belum mencukupi kebutuhan lembaga, dan yang ketiga program lembaga yang belum fokus pada potensi daerah. 

 

"Kalau kita lihat sarana dan prasarana BLK di Provinsi Sumatra Utara saya kira kurang memadai. Baik itu peralatannya, bangunannya sarana dan prasarana. Padahal BLK kepunyaan Kementerian Tenaga Kerja, artinya menggunakan dana APBN," ungkap Iqbal setelah melakukan peninjauan BBLKI Medan, Rabu (3/8/2016). 

 

Karena menggunakan APBN seharusnya pemerintah pusat bisa mengintervensi langsung peningkatan sarana yang ada di BBLKI Medan. Menurut Iqbal lewat Kementerian Tenaga Kerja, sarana BBLKI Medan bisa diremajakan, dengan harapan bisa meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja.

 

"Ini bisa meningkatkan kompetensi para calon tenaga kerja yang ada di Sumut. Tanpa peralatan dan sarana yang memadai itu kecil kemungkinan akan tercapai," paparnya. 

 

Politisi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ini menjabarkan, sarana yang kurang memadai disebabkan oleh anggaran yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan lembaga. Iqbal juga meminta kepada Kemenakertrans untuk melakukan koordinasi dengan Bappenas serta Presiden agar bisa menyusun anggaran yang pas untuk lembaga yang dimaksud. 

 

"Karena anggaran kementerian tenaga kerja kan tidak terlalu besar. Karena suatu program tanpa didukung dengan anggaran yang memadai sangat mustahil dilaksanakan. Saya kira masalah anggaran saja yang terbatas," ungkapnya. 

 

Iqbal juga menyarankan agar program BBLKI Medan berorientasi pada pasar yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Menurutnya yang saat ini dikerjakan oleh BBLKI Medan masih belum fokus pada jenis pekerjaan yang diminati masyarakat Sumut. 

 

"Seharusnya BLK harus berorientasi pada pasar. Contohnya di kota Medan Sumatera Utara, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan terhadap pekerja kita, maka itulah yang harus diperhatikan. Misalnya mengenai mesin elektrik, jangan terlalu banyak bidang kemudian hasilnya tidak maksimal, jadi harus ada beberapa bidang saja tapi fokus anggarannya ditujukan ke sana," usul Iqbal. (eko), foto : surahmat eko/hr.

BERITA TERKAIT
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Dukung Program MBG, Legislator Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program...