Pemerintah Diminta Serius Tanggapi TKI Jadi Kurir Narkoba

12-08-2016 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan TKI banyak yang dijadikan sebagai kurir narkoba. Data terakhir menunjukkan ada 36 orang TKI yang saat ini ditahan di Hongkong terkait kasus narkoba.

 

"Terlibat dalam bisnis dan pemakaian narkoba adalah kejahatan serius. Jika TKI kita tidak dilindungi dan diproteksi, bisa saja mereka akan menjadi sasaran empuk para mafia narkoba kelas internasional. Ini betul-betul sangat berbahaya", kata Saleh Partaonan Daulay, di Jakarta, Kamis, (11/8/2016).

 

Politisi Partai Amanat Nasional itu, menuturkan sebagaimana di Indonesia, hukuman terhadap pengedar dan pemakai narkoba sangat berat. Tentu di negara lain pun, hukuman seperti itu diberlakukan. Jangan sampai pemerintah suatu waktu kehabisan energi untuk melindungi agar TKI tidak sampai dihukum berat.

 

"Selama ini, kita hanya bisa teriak kencang kalau ada TKI yang mau dihukum gantung. Sementara, upaya untuk melindungi mereka agar tidak sampai kena hukuman seperti itu masih sangat kurang", tuturnya.

 

Oleh karena itu, pemerintah diminta melakukan upaya konkrit agar TKI kita tidak semakin banyak yang dimanfaatkan mafia narkoba.

 

'Perlu dirumuskan langkah-langkah antisipatif. Termasuk, mengawal TKI kita yang habis izin dan masa tinggalnya. Disamping itu, mengawal para TKI yang hendak kembali ke tanah air," tegas Saleh Partaonan Daulay politisi dari Dapil Sumut II. (as), foto : surahmat eko/hr.

BERITA TERKAIT
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Dukung Program MBG, Legislator Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program...