Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati meminta kepada Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri agar setiap direktoratnya membuat laporan 5 (lima) tahun kebelakang terkait dengan anggaran dan program-program serta capaian yang dihasilkan.

“Karena kalau saya lihat saat ini paparan pak menteri secara makro ada peningkatan pencari kerja mengisi lowongan kerja sebanyak 13 persen, nah saya ingin ada angka 13 persen itu berapa? Saya ingin tahu penentuan 13 persen itu tolak ukur dari angka berapa?,”tanyanya kepada Menaker Hanif Dhakiri saat raker di Komisi IX, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (1/09/2016).

Menurut Okky mengapa dirinya meminta data lima tahun terakhir, supaya bisa dilihat bagaimana kemampuan penerapan dan kinerja setiap direktorat.  “Kalau lima tahun bisa tergambarkan maka dengan menggunakan hukum movement distribustion kita bisa meramalkan kira-kira 2018 akan seperti apa,”ujar politisi fraksi PPP

Hal ini penting, agar semuanya bisa terukur dan bisa terkoreksi manakala ada hal-hal yang tidak sesuai dengan peningkatan anggaran, karena logikanya harusnya ada peningkatan output.

“Tetapi manakala tidak terjadi peningkatan output karena angka-angka aktual tidak tergambarkan hanya berupa persentasi saja maka sulit bagi kami untuk memikirkan program apa yang bisa meingkatkan kinerja menjadi lebih baik,”ungkapnya.

“Jadi akhir pekan ini saya minta setiap dirjen lima tahun terakhir memberikan secara detail masalah alokasi anggarannya, agar kita bisa lihat angka pencapainnya lebih riil, karena yang dikhawatirkan adalah manakala perencanaan yang diajukan hanya itu-itu saja sementara anggaran meningkat terus kita tidak mau itu terjadi,” lanjutnya.

Selain itu, Okky juga meminta agar Menaker memperhatikan dan melihat penempatan pekerja di Disnaker yang ada di daerah karena ditemui banyak yang bekerja tidak pada posisi yang tepat.

“Ini harus diperhatikan agar kesejahteraan dan perbaikan nasib pekerja di daerah bisa lebih baik. Oleh karenanya saya minta presentasi dan alokasi pusat ke daerah dan juga pemaparan roadmap pencapaian 10 juta lapangan pekerjaan yang merupakan janji pak Jokowi,”tuturnya.

Sementara itu, Raker Komisi IX DPR dengan Menaker yang dipimpin oleh oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partoanan Daulay kali ini hasilkan beberapa kesimpulan, yaitu, Komisi IX DPR RI telah menerima penjelasan secara umum mengenai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Ketenagakerjaan RI Tahun Anggaran 2017 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 3.584.277.297.000,00 (tiga Triliyun Lima Ratus Delapan Puluh Empat Miliyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah). 

Komisi IX DPR RI belum dapat menerima keputusan atas Pagu Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan RI Tahun Anggaran 2017 tersebut dan akan melakukan pendalaman terhadap Rencana Kerja dan ANggarn Kementerian/Lembaga (RKAK/L) Tahun Anggaran 2017 dengan Eselon I Kementerian Ketenagakerjaan RI. 

Dalam kesimpulan selanjutnya, Komisi IX DPR RI meminta laporan tertulis dari Pejabat Eselon I Kementerian Ketenagakerjaan RI terkait program, anggaran, target dan capaiannya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 beserta program-program unggulan yang akan dilaksanakan tahun 2017, disampiakna paling lambat tanggal 2 September 2016.

Dan Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk merumuskan dan berkoordinasi dengan kementerian keuangan terkait penggunaan dana Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LDPD) untuk dialokasikan dalam peningkatan kompetensi pekerja.(rnm) foto:jay/mr.