Tingkatkan Kompetensi TKI, Kemenaker Disarankan Libatkan Kemendikbud

02-09-2016 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR RI Ahmad Zainuddin menyarankan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

 

"Kementerian Tenaga Kerja perlu berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan untuk meningkatkan (upgrade) kompetensi tenaga kerja kita. Karena TKI kita di luar negeri hanya laku di sektor informal. Sedangkan sektor formal, pasar luar negeri melirik negara lain," ujar Zainuddin melalui rilis yang di terima parlementaria beberapa waktu lalu.

 

Hal ini penting, pasalnya jumlah TKI yang bekerja di luar negeri cukup besar. Namun, sayangnya, jelas Zainuddin, kompetensi para pahlawan devisa tersebut masih lebih banyak yang berada di sektor informal atau asisten rumah tangga. Sehingga, hal ini dapat berdampak pada citra Indonesia sebagai pasar tenaga kerja informal.

 

Lebih lanjut politisi partai PKS ini mengatakan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia saat ini cukup besar. Umumnya pengangguran ini merupakan lulusan sekolah kejuruan atau vokasi. Sementara anggaran pendidikan di Kementerian Pendidikan cukup besar untuk pengembangan kompetensi. 

 

"Saya kira ini bisa dikoordinasikan. Misal dengan membuat pilot project sekolah khusus vokasi bagi TKI kita yang akan ke luar negeri. Sehingga tidak melulu sebagian besar sebagai pekerja informal, tapi juga menguasai sektor formal," imbuh Legislator Dapil Jakarta Timur ini. 

 

Sebab jika kualitas kompetensi vokasi tidak di-upgrade, lanjut Zainuddin, tenaga kerja Indonesia akan makin sulit bersaing dengan tenaga kerja asing di luar negeri.

 

"Jangankan di luar negeri, di Tanah Air juga akan sulit bersaing dengan tenaga kerja asing yang membanjiri pasar dalam negeri. Ini era persaingan pasar bebas," pungkas Zainuddin.

 

Hal ini menurutnya, sejalan dengan rencana program pemerintah untuk meningkatkan pengiriman TKI sektor formal ke luar negeri. Jumlah WNI yang tinggal di luar negeri diperkirakan mencapai lebih dari 4 juta orang, di mana lebih dari separuhnya adalah tenaga kerja Indonesia.(rnm) foto : Jayadi/mr.

BERITA TERKAIT
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Dukung Program MBG, Legislator Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program...