Panja Konektivitas Transportasi Laut Komisi V DPR melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Kepulauan Riau dipimpin Wakil Ketua Komisi/Ketua Tim Michael Wattimena, Didampingi 15 Anggota Komisi V kunjungan tersebut dimaksudkan untuk menghimpun masukan terhadap rencana Pemerintah Pusat membangun Tol Laut, sistem transportasi laut nasional, dan kesiapan pelabuhan di Provinsi Kepri. Batam, Jumat (02/09)

Kepada Komisi V DPR Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nurdin Basirun menyatakan masih terus bermimpi untuk menjadikan Kepri sebagai poros maritim Indonesia. Atas dasar itu, Gubernur  meminta Presiden untuk membangunan Sekolah Pelayaran di Kepri.

Dalam kesempatan tersebut, Nurdin sangat mengharapkan kepada Presiden Joko Widodo untuk merealisasikan permohonan pembangunan Sekolah Maritim atau Sekolah Pelayaran di Provinsi Kepri. Karena, kebutuhan tenaga pelayaran yang berkompeten di bidang kelautan dan bertaraf internasional sangat dibutuhkan  di Provinsi Kepri. Apalagi seiring dengan keinginan Presiden Jokowi untuk mengembangkan Industri Maritim di Kepulauan Riau.

“Saya minta dukungan Anggota Dewan dari Komisi V DPR RI dan juga Dirjen Perhubungan Laut untuk menyampaikan ke Presiden Joko Widodo untuk membangun Sekolah Pelayaran di Kepri,” ujar Gubernur.

Menurut Nurdin, kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten di bidang Kelautan ini sangat mendesak. Karena Kepri tidak punya daratan yang potensial untuk diolah. Karena itu Nurdin sangat mengharapkan agar sekolah ini bisa terealisasi sehingga program Presiden dalam bidang maritim juga berjalan. Ia juga berharap rencana pembangunan sekolah pelayan tersebut bisa direalisasikan Tahun 2017 nanti.

“Kami butuh bantuan Pemerintah Pusat untuk bangunan fisiknya. Untuk lahan, kami sudah siapkan di Tanjung Uban dengan lokasi strategis yang dekat dengan pelabuban. Tenaga pengajar yang berkualitas banyak di sini. Saya pun mau turun langsung untuk mengajar,” tegas Nurdin.

Sementara itu, Irwansyah, Anggota Komisi III DPRD Kepri yang membidangi masalah infrastruktur dasar mengatakan, selain permintaan Sekolah Pelayaran, berbagai masalah terkait pembangunan kelautan di Kepri. Diantaranya adalah realisasi Pengembangan Pembangunan Pelabuhan Batu Ampar menjadi pelabuhan kontainer dan transit kapal bertaraf internasional selalu gagal. Padahal pemerintah Kepri dan BP Kawasan (dulu Otorita Batam) sudah sejak 5 tahun lalu sudah mengusahakan berbagai hal untuk pelabuhan.

“Posisi strategis, lahan, listrik sudah oke, semua fasilitas sudah bagus. Tetapi realisasinya tidak ada juga sampai saat ini. Pelabuhan Batu Ampar juga sudah beberapa kali dikunjungi, disepakati, tapi ujung-ujungnya gagal. Kami mohon kepada Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan persoalan pelabuhan ini. Kalau pelabuhan ini selesai tentu akan membawa perubahan besar kepada transportasi laut di Kepri,” jelas Irwansyah.

Selanjutnya, Irwansyah juga menyampaikan persoalan parkir kapal/labuh jangkar, yakni 0 – 12 mile. Selama ini pendapatan dari sektor tersebut diambil Pemerintah Pusat seluruhnya. Ada sekitar 18 lokasi labuh jangkar yang tersebar di seluruh Provinsi Kepri. Jika satu titik, potensi penerimaannya bisa mencapai Rp. 42 miliar, tentu untuk 18 titik lebih besar lagi.       

“Kepada Komisi V DPR, kami mohon untuk segera membantu Kepri menyelesaikan persoalan ini. Padahal menurut UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sudah jelas disebutkan kalau itu hak daerah. Tetapi Kementerian Perhubungan menggunakan UU Kelautan, jadi tidak pernah bertemu kesepakatan itu. Kondisi defisit keuangan sepeti sekarang membuat Kepri sulit untuk membangun. Ditambah lagi Natuna, sebagai penghasil migas, saat ini Kepri hanya dapat dana bagi hasil Rp.11 miliar, dari sebelumnya Rp. 800 miliar.” imbuhnya.

Irwasnyah juga menambahkan, apabila Pemerintah Pusat menyerahkan pengelolaannya ke Kepri, ia optomis bahwa defisit anggaran yang terjadi bisa dibantu lewat sektor labuh jangkar.

Menanggapi beberapa permintaan dari Pemerintah Provinsi Kepri, Wakil Ketua Komisi V, Michael Wattimena, yang juga Ketua Tim Panja Konektivitas laut berjanji akan menyampaikan ke Pemerintah Pusat dan sekaligus menjadi mediator. “Berbagai persoalan yang disampaikan ini, akan kami sampaikan ke Pemerintah Pusat. Kami akan minta keterangan dari berbagai instansi terkait,” janji Michael.

Hal yang sama juga disampaikan Dirjend Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Tonny Budiono. ” Saya akan sampaikan berbagai keluhan dan permintaan Kepri itu ke Menteri Perhubungan. Semoga segera ada kebijakan,” pungkasnya. (hr,mp), foto ; eka hindra/hr.