Komisi V Tinjau Pembuatan Saluran Air Baku PDAM Cilacap

26-09-2016 / KOMISI V

Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke tempat pengolahan air bersih PDAM, guna meninjau pembuatan saluran air baku di Bendung Gerak Sungai Serayu Kecamatan Kesugihan, Cilacap, Jawa Tengah, Kamis (22/06/2016).

 

“Kehadiran Komisi V untuk melihat bagaimana PDAM ini mensuplai air baku bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Cilacap,” ungkap Wakil Ketua Komisi V Michael Wattimena disela-sela kunjungannya.

 

Anggota Komisi V Novita Wijayanti (F-Gerindra) mengatakan banyak permasalahan yang dihadapi pemerintah setempat terkait pembuatan saluran air baku PDAM, antara lain: ketersediaan air baku diambil dari saluran irigasi bendung Serayu yang pada bulan-bulan tertentu terkendala dengan adanya pemeliharaan saluran, sehingga air dikeringkan  antara 1-2 bulan setiap tahunnya.

 

Kapasitas tandon air baku di instalasi pengolahan air PDAM Cilacap mempunyai daya tampung 6.000 meter kubik, sedangkan pemakaian air bersih per harinya mencapai sekitar 32.371 meter kubik sehingga kesulitan untuk menampung air.

 

“Kalau kemarau susah air, kalau hujan bencana. Apalagi di sini ada laut, pesisir pantai yang air bersihnya susah dicari,” tandas politisi dari dapil Jawa Tengah VIII itu.

 

Ke depan, diharapkan PDAM yang melayani 8 wilayah di Kabupaten Cilacap tersebut, mempunyai sumber pengambilan air khusus untuk air minum berlokasi di hulu Bendung Gerak Serayu, sehingga pada saat pengeringan saluran Irigasi Bendung Gerak Serayu kebutuhan air minum masyarakat Cilacap tidak terganggu.

 

Sementara itu, Direktur Irigasi dan Rawa Kementerian PUPR, Adang Saf Ahmad mengatakan program pembuatan saluran air baku PDAM Cilacap dari Bendung Gerak Sungai Serayu ke tempat pengolahan air bersih terus dikordinasikan dengan Pemda setempat. “Secara teknis telah siap mengerjakan program tersebut, tinggal menunggu penganggarannya saja,” ujar Adang.

 

Sebelumnya, Tim Kunjungan Kerja Komisi V juga mendorong normalisasi alur Sungai Yasa. Normalisasi tersebut perlu dilakukan untuk mengatasi pendangkalan akibat sedimentasi lumpur dan pasir.

 

“Ini sudah lama sekali terjadi pendangkalan, sangat diperlukan pengerukan sehingga sedimentasi bisa diangkat dan para nelayan yang jumlahnya ada 17.000 ribu bisa mencari nafkah kembali,” harap Novita. (ann,mp), foto : anne/hr.

BERITA TERKAIT
Kecelakaan di GT Ciawi, Bakri: DPR Akan Bentuk Panja Standardisasi Jalan Tol
07-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, A. Bakri HM, menyatakan bahwa pihaknya akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk...
Kecelakaan Maut Ciawi, Sudjatmiko Minta Perketat Pengawasan Kendaraan Niaga
07-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko turut prihatin atas kecelakaan maut yang terjadi di pintu tol Ciawi...
Anggaran Kemen PU Terjun Jadi 29 T, Lasarus: 1000% Saya Tak Setuju!
06-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Rapat Kerja Komisi V DPR RI pada Kamis (6/2/2025) diwarnai oleh sejumlah protes, hal ini timbul lantaran...
Terima Audiensi DPRD Sumut, Lokot Nasution: Ini Hajat Hidup Orang Banyak
06-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Lokot Nasution menerima kunjungan dari Komisi D DPRD Sumatera Utara pada...