Pemerintah Harus Buat Terobosan Hadapi MEA

27-09-2016 / KOMISI VI

Semenjak diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) khususnya para pengusaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) harus terus didorong agar bisa berdaya saing yang tinggi dan dapat memenuhi standar-standar tertentu (SNI).

“Jadi bagaimana peran pemerintah ini melakukan terobosan untuk menembus pasar-pasar baru sehingga produksi lokal ini yang mempunyai nilai seni luar biasa masuk ke pasar yang lebih luas,” ungkap Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Farid Al-Fauzi (Partai Hanura) kepada Parle baru-baru ini.

Dia meminta pemerintah agar bisa menjual nilai karya seni dan hasil buah kerajinan tangan masyarakat Indonesia. Farid juga mendorong agar ada ide untuk mempromosikan produk-produk lokal ke kancah Internasional.  

Menurut politisi Partai Hanura, selama ini kendala pelaku usaha dalam melakukan ekspor melalui daerah lain terletak pada kepercayaan buyer yang rendah pada daerah NTB. Hal ini membuat pelaku usaha NTB jarang melakukan direct selling untuk ekspor atas nama NTB.

Persoalan tersebut, lanjutnya, karena NTB tidak terkenal seperti Bali yang mudah mendapat perhatian dan kepercayaan dari pihak asing. Namun seiring dengan berkembangnya pariwisata NTB tentu pihak asing secara tidak langsung akan mulai membuka peluang untuk bisnis kreatif NTB.

“Ini yang akan kita design bersama nanti dengan kementerian perindustrian dan perdagangan di Komisi VI DPR RI, agar IKM juga memiliki kemampuan manajerial yang mumpuni dan memiliki kelengkapan administrasi sebagai pelaku usaha untuk meminimalisir kendala-kendala dikemudian hari,” jelasnya.

Politisi asal Dapil Jawa Timur XI menghimbau pemerintah daerah, provinsi maupun pusat agar dapat melakukan terobosan guna menembus pasar baru yang lebih luas sehingga IKM di Provinsi NTB dapat bersaing serta meningkatkan ekonomi masyarakat.(iw)/foto:iwan armanias/iw.

 

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...