Salah satu pilar ekonomi adalah Koperasi, oleh karena itu harus ada policy dari pemerintah agar Koperasi tersebut dapat tumbuh, sebab Koperasi adalah gabungan daripada rakyat, yang anggotanya adalah masyarakat. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana, saat memimpin rombongan Kunspek Komisi VI ke Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Kedatangan Komisi VI DPR untuk melihat secara langsung apakah usaha kecil menengah dan koperasi ini tumbuh, sebab salah satu mitra kerja Komisi VI adalah Kementerian Koperasi dan UKM. Kalau tidak terjadi pertumbuhan, maka kita ingin tahu apa yang menjadi penyebabnya. Mungkinkah karena kecilnya anggaran Kementerian Koperasi UKM yang hanya senilai 1,1 triliun,” ujar Azam di Kendari, Sultra, Selasa (27/09/2016)..

Komisi VI akan membahas masalah ini kepada pemerintah, lanjut Azam, dan Komisi VI akan mendorong agar Kementerian Koperasi dan UKM dapat diberikan anggaran yang cukup, sehingga bisa melakukan pembinaan ke seluruh wilayah Republik Indonesia.

“Komisi VI minta agar Dekopin dan Kementerian Koperasi dan UKM harus aktif, sebab tangan Kementerian Koperasi sudah tidak sampai ke tingkat Kabupaten, tetapi hanya sampai Provinsi saja. Oleh karena itu di tingkat Kabupaten menjadi lepas dan tidak dalam jangkauan Kementerian Koperasi UKM,  kita akan melakukan evaluasi atas hal tersebut,” ucap politisi Fraksi Demokrat itu.

Menurutnya, perlu ada pembinaan yang bersifat terus menerus di Kementerian Koperasi dan UKM, agar Koperasi ini dapat tumbuh. “Kita juga akan bicarakan kepada Kementerian Koperasi dan UKM, terkait banyaknya Koperasi yang  mengalami mati suri atau macet di Provinsi Sulawesi Tenggara, agar Koperasi-koperasi yang mati suri itu dapat di hidupkan lagi, diberikan pembinaan atau dan jalan keluar lainnya,” pungkasnya. (dep,mp) Foto : Ryan/mr.