Pemerintah Diminta Dukung Anggaran Koperasi dan Industri Kecil

28-09-2016 / KOMISI VI

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan perkembangan sektor koperasi, industri menengah dan kecil sebagai penggerak perekonomian Indonesia.

 

"Komisi VI mendorong kepada Pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar kepada mitra kerja yang membidangi BUMN, UMKM, Koperasi, Industri dan Perdagangan , sebagai penggerak perekonomian Indonesia," kata Hekal, saat memimpin 
Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VI meninjau Koperasi Borneo Agrosindo, di Desa Martadah, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (27/9/2016).

 

Menurut Politisi Partai Gerindra ini, anggaran mitra kerja Komisi VI tergolong kecil, maka sudah terlihat bahwa politik anggaran Pemerintah tidak pro kemandirian rakyat. Jika anggaran sektor koperasi, industri menengah dan kecil difokuskan dan diperhatikan akan terlihat keseriusannya.

 

"Sekarang kita lihat anggaran koperasi dan industri kecil dan menengah dipotong dan adanya isu pemberhentian kemitraan dari BUMN maka keberpihakannya hanya lip service. Kita berharap pemerintah melaksanakan program lebih efisien dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," tegas Hekal politisi dari Dapil Jawa Tengah. (as)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...