Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Provinsi Sulawesi Barat memberikan perhatian soal pembanguan fasilitas kesehatan dan pengawasan peredaran obat di daerah pemekaran baru ini. Ketua Tim Kunspek Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan peredaran obat penting diawasi karena jika obat diselewengkan akibatnya fatal. 

"Terkait kesehatan dan pengawasannya juga, selain membangun kita juga harus mengawasi. Kenapa kita perlu mengawasi, karena memang urusan obat-obatan dan kesehatan rentan dipalsukan, rentan juga diselewengkan," ujar Dede saat dialog dengan pemerintah setempat, di Mamuju Sulbar, Jumat (30/9/2016). 

Selain Dede sebagai Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrat yang terjun langsung ke Sulbar, Tim Kunspek Komisi IX DPR ini, juga terdiri dari Enny Anggraeny Anwar dari Fraksi Partai Golkar, dan juga Anshory Siregar dari F-Partai Keadilan Sejahtera. 

Dalam dialog dengan Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh, mengungkapkan bahwa saat ini Provinsi Sulawesi Barat masih dalam area wilayah dari Balai Besar POM di Makassar. Selama ini tenaga yang melakukan kegiatan pengawasan dan pengujian masih berasal dari BPOM Makassar.

Padahal Sulawesi Barat merupakan wilayah yang terpisah dari Sulawesi Selatan dengan luas wilayah dan Medan yang sulit. Baru pada tahun 2017 akan dibangun BPOM Sulawesi Barat, yang sudah memiliki dana pembangunan lanjutan berupa gedung laboratorium, listrik, telepon, dan PDAM.

Untuk mewujudkan BPOM Sulbar, dibutuhkan dukungan tenaga SDM sebanyak 25 orang. Dengan cakupan luas wilayah setingkat Provinsi tetapi dukungan pengawasan masih berasal dari Provinsi lain. 

Oleh sebab itu Tim Kunspek yang merupakan perpanjangan tangan dari Panja Pengawasan Peredaran Obat dan Vaksin Komisi IX DPR RI, memandang perlu untuk mengetahui sejauhmana pengawasan terhadap obat dan vaksin di Provinsi Sulawesi Barat yang telah dilakukan.

Berdasarkan data-data tersebut di atas, Komisi IX DPR RI memutuskan untuk melakukan Kunjungan Kerja Panja ke Provinsi Sulawesi Barat dalam Masa Persidangan I Tahun Sidang 2016-2017. Selain ke Provinsi Sulawesi Barat, Komisi IX DPR RI juga melakukan Kunjungan Kerja Panja Pengawasan Peredaran Obat dan Vaksin, secara paralel ke Provinsi Kalimantan Selatan. (eko) foto : Eko/mr.