Maraknya Peredaran Obat Palsu, Karena Sosialisasi Minim

03-10-2016 / KOMISI IX

Minimnya sosialisasi dan edukasi menyangkut pemilihan obat dan makanan, menjadi salah satu sumber masalah maraknya obat-obatan palsu dan makanan berbahaya. Selama ini, masyarakat masih punya mindset untuk selalu mencari obat murah.

 

Demikian dikemukakan Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati usai mengikuti rangkaian kunjungan kerja spesifik di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (30/9/2016). Masyarakat harus diedukasi bagaimana memilih makanan sehat dan obat-obatan yang asli. “Masyarakat kita masih suka membeli obat yang murah untuk mengobati penyakitnya. Padahal, obat yang murah itu perlu diwaspadai tanggal kadaluarsa, produsen, dan alamat produsennya,” ujar Okky.

 

Kelemahan masyarakat dalam membeli obat-obatan itu, kerap dimanfaatkan oleh para oknum produsen obat untuk membuka bisnis obat-obatan ilegal. Politisi PPP ini juga menyoroti SDM dan sarana Badan POM Kalsel yang sangat minim. Untuk itu, perlu revitalisasi dan Badan POM pusat perlu memberi dana alokasi khusus kepada daerah agar pengawasan yang dilakukan lebih maksimal.

 

“Kami melihat SDM dan sarana prasarana balai POM di berbagai provinsi termasuk Kalsel, memang, perlu direvitalisasi. Kita kemarin rapat mengenai anggaran 2017. Pusat sudah mengagendakan memberi tambahan mobil keliling untuk melakukan uji laboratorium keliling terhadap peredaran obat dan makanan yang beredar di pasaran. Makannya, komisi IX mendukungnya,” ungkap Anggota F-PPP itu.

 

Sinergi semua pihak perlu dilakukan. Di Kalsel sendiri sudah terbentuk satgas yang diperkuat dengan SK Gubernur. Pembagian tugasnya sudah jelas, agar kelak tidak saling menyalahkan. Komisi IX sendiri, kata Okky, sudah membentuk Panja vaksin dan obat palsu. Karena masih bekerja, Panja belum bisa memberi rekomendasi.  

 

“Saya tekankan bahwa penegakan hukum itu harus dibuat untuk menumbuhkan efek jera. Kita ketahui bersama dalam UU Kesehatan, minimal hukumannya 15 tahun penjara. Walau semua perangkat dan sistem sudah berjalan bagus, tapi kalau penegakannya tidak menyebabkan efek jera, maka peredaran obat palsu akan terus muncul,” ucap Okky.

 

Kunjungan spesifik Komisi IX DPR ke Prov. Kalsel diikuti pula oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena (F-PPP) selaku ketua rombongan, Ketut Sustiawan  (F-PDIP), Imam Suroso (F-PDIP), Putih Sari (F-Gerindra), Suir Syam (F-Gerindra), Ayub Khan (F-Demokrat), Siti Mufattahah (F-Demokrat), Hang Ali Saputra Syah Pahan  (F-PAN), Siti Masrifah (F-PKB) ,Adang Sudrajat (F-PKS), Irgan Chairul Mahfiz (F-PPP), Irma Suryani Chaniago (F-Nasdem), Amelia Anggraini(F-Nasdem), Frans Agung Mula Putra natamenggala (F-Hanura).(rief) foto:arief/mr.

BERITA TERKAIT
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Dukung Program MBG, Legislator Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program...