Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena mengatakan DPR memberikan perhatian khusus terhadap PP No 31 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo.

Salah satu bentuk perhatian DPR terhadap PP ini adalah meninjau secara langsung sejauh mana sinergitas mitra kerja Komisi V DPR dalam menunjang program pemerintah pusat tersebut yang di dalamnya menyangkut soal pembangunan Pelabuhan Arar di Sorong.

“Kita tahu Arar juga sebagai ujung dari tol laut, karena ini strategis maka penting bagi kami (DPR-red) untuk melihat sampai sejauh mana sinergitas antara kemitraan Komisi V DPR dalam menunjang program pemerintah dimaksud. Karena saat ini banyak pelabuhan yang dibangun, tetapi banyak juga yang idle (tidak beroperasi) terhadap operasionalisasi dari pelabuhan pelabuhan yang dibangun itu sendiri,” kata Michael kepada Parlemetaria saat Tim Kunker Komisi V DPR melakukan kunjungan kerja di Sorong, Papua Barat, Selasa (1/11/2016).

Michael yang memimpin langsung tim kunjungan kerja Komisi V DPR dalam rangka masa reses itu menilai kerap kali tidak adanya sinergitas dengan kementerian atau lembaga lain dalam mendukung program pemerintah tersebut, diantaranya yang paling sulit dilaksanakan adalah faktor koordinasi, termasuk pula bagaimana mengefektifkan pelabuhan-pelabuhan yang ada, supaya tidak diam.

“Maka aksesbilitas menuju pelabuhan itu adalah juga menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Banyak pelabuhan saat ini dibangun di seluruh pelosok Indonesia, tapi sangat disayangkan tidak bisa beroperasi dengan optimal karena ruas jalan menuju pelabuhan dimaksud sempit, bahkan hampir juga tidak ada aksesnya,” kata politisi dari Partai Demokrat itu.

Pelabuhan Arar sendiri, kata Michael, sebagai bagian dari kebijakan pemerintah menyangkut tol laut atau konektifitas transportasi laut, mulai dari Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar dan Sorong.

 “Selama ini masyarakat Indonesia Timur resah, dalam kaitan industri, 70 persen ada di Pulau Jawa, 20 persen ada di Sumatera dan 10 persen ada di Indonesia Timur. Fungsi PP ini untuk pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, bagaimana tol laut ini dapat di optimalkan dengan baik,” ujarnya.

Pihaknya berharap kunjungan Komisi V DPR yang bertemu dengan unsur pemerintah daerah setempat dan mitra kerja Komisi V DPR ini bisa memberikan solusi terhadap percepatan pembangunan di kawasan Indonesia Timur.

“Karena salah satu tujuan kami (DPR-red) kesini untuk melihat fasilitas infrastruktur yang di biayai oleh APBN, lalu kita melihat apa saja yang menjadi kendala daripada pembangunan infrastruktur tersebut dan sama-sama bisa mencari jalan keluarnya,” katanya. 

Kunker kali ini diikuti oleh anggota Komisi V DPR Yoseph Umar Hadi (F-PDIP), Daniel Mutaqien Syafiudin (F-PG), Hamka B Kady (F-PG), Ade Rezeki Pratama (F-Gerindra), Moh. Nizar Zahro (F-Gerindra), Agung Budi Santoso (F-PD), Anton Sukartono Suratto (F-PD), Syahrulan Pua Sawa (F-PAN), Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz (F-PKB), Fathan (F-PKB), Soehartono (F-Nasdem), Djoni Rolindrawan (F-Hanura).(nt) foto : Nita/mr.