Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKB, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mengatakan pembangunan khususnya infrastruktur di Indonesia Timur harus menjadi skala prioritas bagi pemerintah.

 “Pembangunan di Indonesia Timur itu memang menjadi prioritas, terutama di daerah Sorong, Papua Barat dan sekitarnya, tidak bisa disamakan dengan di Pulau Jawa, karena bahan materialnya disini (Indonesia Timur-red) memang lebih mahal ketimbang yang ada di Jawa,” kata Neng Eem Marhamah kepada Parlementaria, usai meninjau sejumlah infrastruktur perhubungan dan air bersih di Kota Sorong, Papua Barat, Selasa (1/11/2016). Peninjauan juga dalam rangka kunjungan kerja Komisi V DPR di masa reses.

Seperti diketahui, dalam masa reses DPR kali ini, kunjungan kerja Komisi V DPR ke Provinsi Papua Barat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena juga diikuti sejumlah Anggota Komisi V DPR diantaranya; Yoseph Umar Hadi (F-PDIP), Daniel Mutaqien Syafiudin (F-PG), Hamka B Kady (F-PG), Ade Rezeki Pratama (F-Gerindra), Moh. Nizar Zahro (F-Gerindra), Anton Sukartono Suratto (F-PD), Agung Budi Santoso (F-PD) Syahrulan Pua Sawa (F-PAN), Fathan (F-PKB), Soehartono (F-Nasdem), Djoni Rolindrawan (F-Hanura).

Politisi PKB itu juga melihat pembangunan di Indonesia Timur dalam hal ini Pelabuhan Sorong sangat dibutuhkan dan perlu ditingkatkan kembali dari sisi infrastrukturnya. “Saya melihat untuk kapasitas peti kemasnya memang sangat minim, sedangkan Sorong menjadi pusat hubungan diwilayah Papua Barat," ujarnya.

Terlebih lagi, tambahnya, Pelabuhan Sorong dikelola oleh Pelindo IV yang pernah mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebanyak Rp 2 triliun, dimana sekitar Rp 275 miliar dialokasikan untuk pengembangan Pelabuhan Sorong.

Terkait dengan infrastruktur jalan, Neng Eem meyakini bahwa hal tersebut adalah mutlak. "Kalau masalah infrastruktur jalan, saya kira itu mutlak, bagaimana jalan akan terhubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Bila perlu dari Sabang sampai Merauke itu terhubung. Apabila melewati laut maka ada tol laut, apabila melewati darat maka jalan arteri dan jalan nasional sudah ada," jelasnya.

"Saya kira menjadi kewajiban untuk mendukung bagaimana Nawacita Presiden Jokowi bisa diwujudkan, sehingga benefit nya bisa dirasakan untuk masyarakat. Dan konektivitas antara satu dengan yang lainnya bisa tersambung  serta  manfaatnya tentu rakyat yang akan merasakan, yang mana harga barang dan jasa antara satu dan lainnya akhirnya tidak berbeda jauh, disparitas nya tidak terlalu menganga," tambahnya.(nt) foto : Nita/mr.