Bulog Didesak Evaluasi Pendistribusian Raskin

16-11-2016 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI, Endang Srikarti Handayani mendesak agar Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) melakukan evaluasi dalam Pendistribusian raskin atau rastra. Pasalnya setelah reses, Endang mendapati keluhan dari masyarakat, raskin yang didistribusikan berkualitas buruk. Bahkan penerima raskin enggan untuk mengkonsumsi raskin dari Bulog. 
 
 
"Saya minta manajemen Bulog wajib dievaluasi. Karena Bulog-Bulog di daerah kinerjanya kurang bisa dipercaya. Dapat dilihat dari kualitas berasnya tidak bagus, mutunya menurun," papar Endang sebelum pembukaan masa sidang, di ruang Paripurna DPR, Nusantara II, Rabu (16/11). 
 
 
Dia meminta, Dirut Bulog beserta jajarannya melakukan evaluasi internal. Jangan hanya berpedoman dari laporan normatif saja, diperlukan pemantauan langsung agar dapat mengatasi masalah yang masih kerap terjadi. "Perlunya Dirut dan jajaranya melakukan evaluasi ke bawah. Jangan hanya percaya dengan laporan-laporan," tandasnya. 
 
 
Selama masa reses, Anggota Dewan dari Dapil Jawa Tengah V ini telah menyerap aspirasi masyarakat, dan ternyata raskin yang diperuntukkan bagi rumah tangga golongan tidak mampu berkualitas buruk. 
 
 
"Kulitas beras yang buruk ditemukan di dapil saya. Pada saat reses kita kumpulkan masyarakat khususnya penerima raskin itu, dan lurahnya kita kumpulkan semuanya. sejauh mana implementasi raskin," jelas Endang. 
 
 
Dia juga menjabarkan, muara permasalahan pendistribusian beras berkualitas buruk ada di dalam Bulog, bukan produksi beras di petani. Sesuai dengan hasil sidak yang dilakukan Endang, rusaknya beras karena penyimpanan yang tidak bagus. Selain itu menurut dia ada praktik-partik kecurangan antara Bulog dan tengkulak beras, dua pihak ini dianggap mengoplos beras bagus dengan beras buruk. 
 
 
Terlebih lagi, dia mengatakan Bulog sulit diajak berkomunikasi untuk mendiskusikan solusi pemecahan masalah. "Bulog diajak komunikasi susah. Perbaikan ini butuh komunikasi," ujar Endang. (eko,mp)/foto:jaka/iw.
BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...