Inas Nasrullah Akan Sinergikan BUMN Energi

18-11-2016 / KOMISI VI

Setelah resmi dilantik menjadi Wakil Ketua Komisi VI DPR, Inas Nasrullah Zubir menyampaikan misi yang dia gagas, yaitu berkoordinasi dengan seluruh jajaran pimpinan maupun Anggota Komisi VI, dia pun berencana akan mensinergikan BUMN energi, seperti Pertamina, Perusahaan Listrik Negara (PLN), atau Perusahaan Gas Negara (PGN). 

 

"Karena sebelumnya saya dari Komisi VII ya, sementara ini, bagaimana nantinya BUMN energi itu bisa bersinergi dengan baik," ujar Inas di ruang sidang Komisi VI, Gedung DPR, Kamis (17/11/2016). 

 

Dia yang sebelumnya bertugas di Komisi VII, tentu konsen dengan permasalahan energi, maka tak heran Politisi dari Fraksi Partai Hanura ini berkehendak mensinergikan BUMN energi. Rencana yang ia canangkan tersebut, semata-mata untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. 

 

Inas mengatakan, hubungan antara BUMN energi saat ini kurang melakukan kerjasama dengan baik, bahkan cenderung berseteru, masalah ini tentu berakibat pada produktifitas yang tidak maksimal. "Artinya baik Pertamina dan PLN tidak seperti sekarang. Kayanya mesra tapi padahal saling bertolak belakang, kita tidak menginginkan seperti itu," keluhnya.  

 

Inas juga menyinggung 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak, dia akan mengusulkan pembuatan Panitia Kerja menangani masalah ini. Dirinya menengarai ada klausul dalam Memorandum of Understanding atau MoU pembangunan proyek yang merugikan negara. 

 

"Soalnya banyak merugikan negara. Akan diteliti klausul-klausul mana yang merugikan negara. Harus ditindak lanjuti, kalau memang harus ke KPK ya ke KPK," tandas Inas. (eko)/foto:runi/iw.

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...