Komisi II desak Menpan-RB Selesaikan Tenaga Honorer

14-12-2016 / KOMISI II

 

Komisi II mendesak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara - Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) untuk segera menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang jumlahnya cukup banyak di berbagai instansi pemerintahan. Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan dalam Rapat Kerja dengan MenPAN-RB, Ombudsman, Badan Kepegawaian Negara, Bupati Nganjuk dan DPRD Nganjuk pada Rabu, (14/12/2016) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta

 

“Mereka ini (honorer) adalah orang yang sudah terverifikasi. Kita bela honorer K2 mati-matian, jadi kalau soal honorer K1 harus lebih mati-matian lagi,” ujar Arteria ketika rapat membahas persoalan tenaga honorer di Kabupaten Nganjuk.

 

Politisi PDIP ini merasa cukup prihatin masih ada tenaga honorer di Nganjuk yang sudah bekerja sejak tahun 1985 namun tak kunjung diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Oleh karenanya ia pun mendesak MenPAN-RB untuk segera menyelesaikan persoalan tenaga honorer ini. “Republik ini dilayani oleh honorer. Republik ini dilayani oleh mereka yang digaji 500 ribu per bulan, yang lebih rendah dari upah buruh,” tegas Arteria.

 

Tak hanya di Kabupaten Nganjuk, keberadaan honorer di lingkungan DPR RI pun juga tak luput dari sorotan Arteria.  Dalam Rapat Kerja tersebut, Arteria juga mendesak MenPAN-RB untuk segera dapat menyelesaikan keberadaan tenaga honorer di lingkungan DPR.

 

"Saya juga mengajak teman-teman. Permasalahan honorer di Gedung DPR juga belum selesai. Di Komisi II yang honorer juga masih banyak.  Kita menyelesaikan yang jauh-jauh, tapi yang di sekitar kita saja belum diselesaikan. Saya minta Pak MenPAN-RB soal honorer di DPR ini diberesin dulu lah," tegas Arteria.

 

Ia juga mempertanyakan jargon ‘revolusi mental’ yang digaungkan pemerintah jika tak bisa menyelesaikan hal sosial kemasyarakatan seperti tenaga honorer ini. Ia pun juga mendorong pemerintah untuk lebih peka dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer. “Bohong itu revolusi mental jika kita tak peka terhadap hal-hal sosial berbau kemasyarakatan seperti ini,” pungkas Arteria. (hs,mp) foto : Jayadi/mr.

BERITA TERKAIT
Tunggu Arahan Presiden, Pemindahan ASN ke IKN Tidak Perlu Grasah-Grusuh
12-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad menegaskan pemindahan Aparatur Sipil Negara harus tunggu arahan Presiden Prabowo...
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...