Komisi V Dukung Pengembangan Infrastruktur Bandara dan Pelabuhan Laut Papua
Menyambut Natal 2016 dan Tahun Baru 2017, lonjakan penumpang yang mungkin terjadi ke Jayapura sudah diantisipasi. Dinas Perhubungan Provinsi Papua dan Pengelola Angkutan Umum sudah menyiapkan transportasi massal dengan baik.
Demikian penilaian yang disampaikan Ketua Tim Komisi V DPR Michael Wattimena usai mengikuti rangkaian kunjungan kerja spesifik untuk memantau kesiapan angkutan umum di Propinsi Papu, Selasa (13/12). Transportasi udara, misalnya, yang telah menambah ekstra penerbangan ke Sentani, Jayapura merupakan langkah yang baik.
Seusai pertemuan di Bandara Sentani, Komisi V DPR melanjutkan peninjauan ke Pelabuhan Laut Jayapura diadampingi Direktur KPLT (Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai) Victor Subroto beserta jajarannya.
Michael menambahkan, pada saat liburan tidak mengenal namanya suku, ras, atau agama. “ Kalau namanya liburan pasti akan menggunakan sarana transportasi sehingga kita mau melihat sejauh mana kesiapan keamanan, kesiapan keselamatan di pelabuhan,” tegasnya.
Anggota Tim Kunspek Yoseph Umarhadi berkomentar bahwa Pelabuhan ini sangat tidak memungkinkan lagi menampung arus jumlah penumpang. Karena itu harus segera dilakukan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan laut yang memadai. Contohnya, ruangan untuk pembelian tiket yang sangat sempit dan kemungkinan antrian akan terjadi, apalagi pada saat menjelang hari besar nasional,” ungkap politisi PDI Perjuangan ini.
Rekannya politisi dari Partai Demokrat yang juga putera asal Papua, Willem Wandik mengatakan, sejak awal sudah salah menaruh kebijakan sehingga jalan menuju pelabuhan terjadi kemacetan. Dia berharap perlu mencari alternatif lain untuk menghindari kemacetan. “ Harapan ke depan sektor pelayanan publik seperti pelabuhan atau Pelindo IV kalau bisa jangan tumpuk disitu. Kalau bisa cari tempat yang luas yang bisa menampung kendaraan besar,” katanya.
Politisi asal Papua ini mendukuing keinginan pengembangan Pelabuhan Jayapura dari Pelindo IV tapi lahan yang direncanakan untuk membangun adalah milik Kementerian Perhubungan Laut. “ Itulah perlunya koordinasi dengan pihak Perhubungan Laut. Tapi kami sarankan ke depan kalau bisa cari alternatif lain yang tidak menambah kemacetan dan beban di kawasan yang sama.” tegas Wandik. (hr,mp) Foto: Eka Hindra/od.