Komisi IV DPR meminta Badan Urusan Logistik (BULOG) meningkatkan kualitas Raskin karena fakta yang timbul didaerah, menilai  Raskin tidak layak dan harga yang beredar di pasaran sama  dengan beras lainnya.

Nurliah (F-PG) mengatakan, Raskin di Provinsi Riau dijual dengan harga Rp. 3600 yang seharusnya Rp.1600 . “Bolehlah jika dengan harga Rp. 3600 masyarakat mendapatkan beras yang baik tetapi yang di dapatkan kualitas berasnya tidak lebih dari (maaf) makanan hewan,”tegasnya saat RDP Komisi IV DPR dengan Perum Bulog  di Gedung Nusantara, Rabu (14/04).

Zaini Rahman (F-PPP) menambahkan, banyak fakta-fakta yang sulit ditepis yang pertama kualitas beras yang sangat buruk bahkan di Riau, Perum Bulog dilaporkan kepada polisi.

Selain itu, paparnya, distribusi beras Raskin sering kali penyalurannya tidak tepat, dan  penggelapan di tingkat aparat dan masalah yang terberat adalah masih simpang siurnya data masyarakat miskin.

Menurut Zaini, sebaiknya anggaran raskin ini lebih dialokasikan untuk anggaran yang dapat dimulai mendorong masyarakat agar lebih bersifat produktif karena Raskin ini tidak membawa efek baik bagi masyarkat.  “Dengan adanya Program Raskin, terlihat masyarakat miskin malah semakin meningkat bukannya menurun seperti hasil yang diinginkan dari efek program Raskin pada awalnya,”katanya.

Sementara, Sudin (F-PDIP) berpendapat, dirinya merasa senang beras Raskin yang akan dibagikan meningkat dari 13 kg menjadi 15 kg. Namun, menurutnya dengan penambahan beras hingga 15 kg itu tidak menjamin kualitas beras Raskin yang dibagikan akan lebih baik kualitasnya.

“Apakah dengan kenaikan harga Rp.510/kg, kualitas Raskin dapat lebih baik mutunya, saya tidak yakin mutu Raskin akan lebih baik,”paparnya.

Dia menambahkan, APBN-P yang diajukan oleh Bulog harus ada kejelasan dari sisi programnya karena berhubungan dengan dana yang besar sehingga perlu dikaji lebih dalam lagi.

Erik Satrya Wardhana (F-PH) menegaskan, dirinya tidak menyetujui tambahan APBN-P, karena fakta yang ada di masyarakat kasus Raskin marak terjadi di berbagai daerah. “Ketika kunjungan kerja kemarin saya melakukan empat kali pertemuan di empat titik, dan saya mendapatkan laporan di tempat mereka kualitas berasnya sangat buruk dan harga pasar termurah yaitu Rp. 3000, sehingga sulit untuk saya menyetujui penambahan APBN-P ini karena beban moralitas saya kepada masyarakat,”tegasnya. (ra/qq) foto:ray/parle/RY