Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady menyesalkan ketidakhadiran Gubernur NTB (Nusa Tenggara Barat) saat kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi tersebut, Senin (19/12/2016). 

“Saya sangat kecewa, hampir lima puluh persen anggota kami (komisi V-red) dan dari seluruh fraksi menyempatkan hadir di NTB, tapi Gubernur tidak ada.  Apakah Pemerintah Provinsi NTB sudah tidak membutuhkan DPR RI,”ungkap Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.

Padahal, tambah Hamka, Gubernur dapat memanfaatkan keberadaan DPR di daerah tersebut untuk memberikan masukan dan paling tidak menjelaskan master plan daerahnya. Termasuk hal-hal yang sudah dicapai dan hal-hal yang belum dicapai. Sehingga dalam proses penganggaran nanti, DPR dapat memberi masukan kepada pemerintah pusat, terkait daerah mana saja dan apa saja yang harus didorong dari daerah tersebut. 

“Kita tidak tahu apa yang menjadi kendala daerah ini. Karena konon tingkat kemiskinan di daerah ini lebih dari 16 persen. Seharusnya Gubernur bisa memberi masukan kepada kami, apalagi beberapa diantara anggota Komisi V yang hadir di NTB ini juga merangkap sebagai anggota badan anggaran di DPR. Jadi keberadaan kami tolong jangan dianggap sebelah mata. Toh, kami juga tidak merepotkan Gubernur,”tambahnya. 

Pada kesempatan itu Hamka bersama 20 orang anggota Komisi V DPR RI lainnya juga mengunjungi beberapa desa di NTB. Salah satu temuan dari kunjungan kerja komisi V kali ini adalah masih adanya desa di NTB yang belum menerimanya dana BUMdes (badan usaha milik desa) yang disebabkan karena pemotongan anggaran oleh Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu. Terkait hal itu, Komisi V mendorong agar pencairan dana BUMdes segera dilakukan. Karena dana BUMdes tersebut sangat bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa lewat pengembangan potensi yang ada di desa tersebut. (ayu), foto : rahayu setiowati/hr.