SAPI LOKAL HARUS DILINDUNGI DEMI SWASEMBADA DAGING 2014
Wakil Ketua Komisi IV Anna Muawannah (F-PKB) menilai sapi lokal harus dilindungi demi terwujudnya swasembada daging pada tahun 2014. Hal itu diungkapnya saat menerima delegasi DPP Himpunan Peternak Indonesia didampingi Mohamad Jafar Hafsah dan Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Kamis (15/4).
“Sapi lokal harus dilindungi,” tegas Anna.
Menurutnya, salah satu yang dapat dilakukan Himpunan Peternak Indonesia dalam melindungi sapi lokal adalah dengan tidak melakukan pemotongan sapi betina lokal pada usia dini. “Tidak dipotong dini untuk swasembada daging,” ujar Anna.
Lebih jauh, Anna menegaskan HPI untuk fokus pada pengembangan sapi lokal. Pengembangan sapi lokal khususnya yang produktif menjadi sangat penting bagi kebutuhan masyarakat dan program swasembada daging.
“Sapi betina produktif harus dilindungi,” katanya.
Hal senada diungkap Mohammad Jafar Hafsah (F-PD) yang menilai HPI sebagai organisasi vital dalam pembibitan sapi di Indonesia. Organisasi itu juga punya kesempatan untuk lebih berkembang.
“HPI sebagai stakeholder peternakan punya kemungkinan berkembang lebih pesat,” katanya.
Dalam pertemuan yang juga dihadiri Wakil Ketua DPR Pramono Anung, HPI diminta untuk memberikan bahan tertulis. Hal itu diperlukan bagi Dewan, khususnya Komisi IV saat Rapat Kerja dengan menteri terkait.
Sementara itu Rudi, juru bicara HPI dalam pertemuan itu berharap DPR dapat membantu HPI. Saat ini menurutnya, peternak sangat membutuhkan suntikan dana. “Kami berusaha meminta kepada bank-bank yang ada untuk memberi kemudahan dalam membantu peternak untuk mengembangkan usahanya,” katanya.
Selain meminta kemudahan dari bank, menurut Rudi, HPI juga tetap membutuhkan bantuan dari pemerintah dan DPR. “Untuk masalah peternakan, tolong politisi dapat membantu kami,” ujarnya.
Perkembangan Demokrasi
Sementara itu di lain kesempatan, Wakil Ketua DPR Pramono Anung saat menerima Direktur Regional NDI Peter Manikas menjelaskan perkembangan demokrasi di Indonesia. Menurutnya, saat ini demokrasi di Indonesia sudah jauh lebih maju dari era sebelumnya.
“Demokrasi di Indonesia sekarang sudah lebih baik dari era sebelumnya,” katanya.
Menurut Pramono, Indonesia tidak hanya membutuhkan sosok pemimpin yang kuat tapi juga sistim demokrasi yang baik. Lebih jauh, ia menjelaskan saat ini di Indonesia, khususnya di Kabupaten, dalam setahun bisa terjadi tujuh kali proses demokrasi.
“Sekarang setidaknya ada tujuh pemilihan yang dilakukan di setiap kabupaten, mulai dari yang terendah seperti pemilihan kepala desa hingga pemilihan presiden,” jelasnya. (bs)foto:ray/parle/RY