Ketua DPR Marzuki Alie mengutuk keras tindakan kekerasan yang terjadi saat bentrokan di Priok.
"Kita harus introspeksi apakah ini semua sudah sesuai dengan aturan yang berlaku karena kita adalah orang timur yang menjunjung adat ketimuran,"katanya.
         Menurut Marzuki, selama ini yang terjadi terlihat masih minimnya mediasi antara pemerintah dengan warga sekitar. "harus segera dilakukan komunikasi yang baik dengan warga,"katanya saat diwawancarai oleh Parlementaria di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Kamis, (15/4)
        Sementara Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mendesak segera dilakukan investigasi dan mengusut secara tuntas terkait kasus priok berdarah ini. "Kita harus mengusutnya apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan perintah karena saya lihat di televisi, Polisi kenapa tidak  turunlangsung mencegah tindakan anarkis,"terangnya.
        Menurutnya, bentrokan seperti kasus Priok seharusnya bisa dihindari, karena itu, tegasnya, Satpol PP, Walikota, dan Wakil Gubernur harus dimintai keterangan terkait bentrok Priok. "Memang saya lihat Satpol PP agak ugal-ugalan bahkan mereka terlihat masuk Mesjid dan Makam mengejar warga,"katanya.
        Dia menambahkan, Pelindo dan Pemda DKI juga harus segera melakukan sosialisasi mengenai rencana pembongkaran tersebut karena banyak warga yang salah persepsi terkait pembongkaran itu. "Jika yang dibongkar Mesjid maupun Makam Mbah Priok saya sendiri pribadi tidak menyetujui dan mempertanyakan soal itu, jika memang bukan makam yang digusur mereka harus mensosialisasikannya,"katanya.
        Priyo mengatakan, Gubernur Fauzi Bowo secara pribadi tidak mengetahui penggusuran tersebut karena memang, dirinya sedang tertimpa musibah meninggalnya orang tuanya.
        Dia melihat, Satpol PP lebih militer dibandingkan TNI, karena itu harus segera direformasi struktur yang ada di Satpol PP. "Gaya dan mentalitas dari satpol PP harus dirubah mulai dari perekrutannya, kita akan mendesak Mendagri meninjau kembali struktur di Satpol PP,"tandasnya. (si)