Legislator Dorong Ambang Batas Parlemen Dihapus

13-01-2017 / PANITIA KHUSUS

Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding menyatakan pihaknya mendorong ambang batas parlemen atau Paliamentary Treshold (PT) dihapus dalam revisi UU Pemilu yang kini sedang dibahas di Pansus. Menurutnya, PT tidak lagi relevan dalam Pemilu Serentak 2019.

 

Ia menjelaskan, parliamentary treshold diterapkan untuk mengusung capres dan cawapres oleh parpol atau gabungan parpol yang mencapai angka 20 persen. "Nah sekarang pemilu serentak tidak perlu lagi ambang batas itu. Sehingga ketika semua parpol berhak mengusung capres dan cawapres, saya kira parliamentary treshold tidak dibutuhkan dalam UU Pilkada," kata Sudding di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Kamis (12/01/2017).

 

Lalu, mengenai dikotomi antara partai besar dan kecil dalam perdebatan mengenai ambang batas parlemen, dirinya menjelaskan hal itu patut dihargai pilihan rakyat. Sebab, selama ini banyak suara rakyat yang terbuang ketika ada anggota partai terpilih, harus gugur karena partainya tidak lolos PT. Hal tersebut, lanjut dia, merupakan sebuah kemunduran demokrasi, karena tidak memberikan penghormatan terhadap hak-hak rakyat dalam memilih calonnya di parlemen.

 

“Saya‎ kira kita harus menghargai pilihan rakyat, berapa banyak suara rakyat yang terbuang ketika misalnya ada seorang anggota dewan yang terpilih kemudian partai itu tidak lolos parliamentary treshold. Menurut saya ini kemunduran demokrasi,” ujarnya.

 

Untuk sistem Pemilu, Sudding mendukung tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Dirinya menuturkan mengenai sistem pemilu perlu diberi ruang selebar-lebarnya untuk memilih calon mereka. "Tinggal partai politik melakukan rekrutmen yang sangat ketat agar calon yang diusung memiliki integritas, kapabilitas, saya kira ini menjadi tantangan partai politik untuk melakukan pola rekruitmen yang sangat selektif terhadap calon legislatif untuk diusung," jelasnya. 

 

Sebagaimana diketahui, saat ini DPR tengah membahas RUU Pemilu dan sedang dalam tahap mengumpulkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari masing-masing fraksi. (hs), foto : naefurodji/hr.

BERITA TERKAIT
Pansus: Rekomendasi DPR Jadi Rujukan Penyelidikan Penyelenggaraan Haji
30-09-2024 / PANITIA KHUSUS
PARLEMENTARIA, Jakarta - Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR RI terkait penyelenggaraan Ibadah Haji 2024 telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi setelah melakukan...
Revisi UU Tentang Haji Diharapkan Mampu Perbaiki Penyelenggaraan Ibadah Haji
26-09-2024 / PANITIA KHUSUS
PARLEMENTARIA, Jakarta - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 DPR RI mendorong adanya revisi Undang-undang Haji seiring ditemukannya sejumlah...
RUU Paten Jadikan Indonesia Produsen Inovasi
24-09-2024 / PANITIA KHUSUS
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Panitia Khusus RUU Paten Subardi menyatakan aturan Paten yang baru akan mempercepat sekaligus memudahkan layanan pendaftaran...
Pemerintah Harus Lindungi Produksi Obat Generik Dalam Negeri
24-09-2024 / PANITIA KHUSUS
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Paten Diah Nurwitasari meminta Pemerintah lewat sejumlah kementerian agar mampu...