Menyusul tragedi tewasnya taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) beberapa waktu lalu, Komisi V DPR RI menuntut pengelola STIP untuk bertindak lebih tegas. Ini bukan tragedi pertama di STIP. Tragedi kekerasan yang terus berulang, membuat Komisi V bertandang ke kampus STIP di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara untuk melakukan investigasi.

Dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis, delegasi Komisi V bertemu dengan Kepala Balai Pendidikan dan para pengelola STIP, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kamis (12/1). Dalam pertemuan tersebut, pimpinan dan para anggota Komisi V menghujani berbagai pertanyaan kritis kepada pengelola STIP dengan nada emosional. Komisi V juga sangat menyesalkan tragedi yang terus berulang sekaligus turut berduka atas kematian taruna STIP.

Fary usai pertemuan menyatakan dengan tegas, Komisi V tak sedikit pun mentolerir kekerasan terjadi di lembaga pendidikan, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa. Ada tiga langkah yang mungkin direkomendasikan Komisi V. Pertama, menutup STIP karena kekerasan terus berulang. Kedua, ditutup sementara dan para taruna dititipkan ke beberapa STIP terdekat. Ketiga, STIP bisa tetap beroperasi dengan catatan pengawasan dan pembinaan dilakukan secara ketat.

Semua temuan yang didapat di STIP, kata Fary, akan didalami oleh Komisi V untuk kemudian memberi rekomendasi resmi kepada Kemenhub, terutama pengelola STIP. Mencermati tragedi yang berulang ini, Fary menduga, kemungkinan kekerasan hampir setiap hari terjadi di STIP. Hanya saja banyak yang tidak terungkap. Mungkin juga karena tidak ada korban tewas, maka kekerasan tak terungkap ke publik.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi V yang diwakili semua fraksi, mempertanyakan, sistem pengawasan di dalam kampus. Bila pengawasan berjalan baik, mestinya tidak terjadi kekerasan yang berulang. “Ini berarti pengawasan di dalam tidak berjalan. Dan siapa saja pengawas yang bertugas juga belum jelas,” ujar Fary.

Dalam waktu dekat, Komisi V, sambung Fary lagi, akan memanggil penanggung jawan dan pengelola STIP ke DPR. Kesepakatan yang pernah dibuat pada 2014 dengan pihak STIP, ternyata tidak dijalankan. Seperti diketahui, taruna yang tewas karena kekerasan seniornya adalah Amirulloh Adityas Putra (18), yang merupakan warga Tanjung Priok, Jakarta Utara. Komisi V juga sempat melihat kamar 205 di Dormitory Ring 4, tempat kekerasan terjadi. Kamar tersebut sudah dipasang police line.

Pada 2014, Komisi V sendiri pernah berkunjung ke STIP untuk kasus tewasnya seorang taruna bernama Dimas Dikita Handoko. Ketika itu, Komisi V secara resmi sudah mengeluarkan rekomendasi. Salah satu isinya menyerukan agar STIP ditutup saja bila terjadi kasus kekerasan lagi. Dan ternyata di tahun 2017, kasus serupa yang menewaskan tarunanya terulang kembali. Bahkan, ada beberapa taruna mudanya yang mengundurkan diri, karena tak kuat menerima banyak perlakuan kekerasan oleh seniornya.

Ironisnya, di lapangan kampus tersebut ada banner besar bertuliskan: “Pelaku tindak kekerasan/pemukulan akan dikeluarkan dari STIP”. Ironis, kekerasan tetap saja terjadi. Tulisan yang begitu besar, ternyata tak cukup menggugah para taruna senior. Dan kesepakatan antara komisi V dengan pihak STIP dan otoritas Kemenhub pada 2014 lalu, hanya dipandang sebagai kesepakatan belaka, tanpa ditindaklanjuti. Komisi V pun pantas geram pada STIP. (mh), foto : azka/hr.