Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja dengan beberapa mitra kerjanya yakni Menteri Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, BMKG, BPLS, dan BPWS, guna membahas evaluasi penanganan sarana dan prasarana transportasi dalam rangka perayaan Natal 2016 dan Tahun baru 2017.

Selain itu dibahas pula mengenai beberapa insiden dan kecelakaan transportasi antara lain tergelincirnya pesawat Wings Air di Bandara Ahmad Yani Semarang, Insiden Pilot Pesawat Citilink QG 800 rute Surabaya – Jakarta, tenggelamnya KM Karamando di perairan Jaliolo Halmahera Barat, terbakarnya KM Zahro Ekspress diperairan Teluk Jakarta, serta insiden meninggalnya Taruna STIP Jakarta karena dianiaya seniornya.

Komisi V DPR menyatakan perasaan turut berduka cita atas terjadinya beberapa kecelakaan di sektor transportasi yang terjadi pada akhir tahun 2016 lalu, yang menimbulkan korban meninggal dunia dan luka-luka. Perasaan duka cita dan bela sungkawa yang mendalam, juga diungkapkan Anggota Dewan Komisi V DPR atas meninggalnya alm. Amirullah, Taruna STIP Jakarta yang menjadi korban kebrutalan seniornya.

“Kami sangat prihatin terhadap beberapa kejadian yang melanggar regulasi dan SOP (standard operating procedure) yang telah ditetapkan di masing-masing sektor transportasi, yang menjadi salah satu penyebab dari kecelakaan disektor transportasi. Walaupun kita telah melakukan rapat koordinasi berkaitan dengan persiapan menyambut hari Natal, Tahun Baru dan hari libur sekolah,” ucap Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis saat memimpin jalannya raker di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/01/2017).

Fary juga mengatakan, terkait jalan nasional yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk libur akhir tahun 2016, Komisi V DPR mendapatkan banyak informasi dan masukan dari masyarakat mengenai kondisi rusak parah dibeberapa ruas jalan nasional di daerah-daerah, diantaranya Lintas Pantura Jawa dan Lintas Tengah Sumatera.

“Kerusakan beberapa jalan nasional tersebut, bukan hanya disebabkan oleh faktor cuaca dan alam saja, namun juga disebabkan oleh faktor beban tonase muatan kendaraan yang melebihi batas yang telah ditentukan, tetapi tidak ada sanksi yang tegas dari regulator disektor lalu lintas dan angkutan jalan,” tegasnya.

Usai mendengarkan paparan penjelasan mengenai kronologis kejadian beberapa insiden transportasi yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan dalam raker tersebut, Dewan tertarik untuk lebih mendalami masing-masing insiden transportasi itu, dan meminta penjelasan yang lebih mendetil lagi mengenai tindak lanjutnya kepada Menhub.

“Perlu ada terobosan yang lebih dalam terutama berkaitan dengan pengawasan yang intensif terhadap jumlah tiket yang dijual oleh operator, agar tidak melebihi kapasitas angkut melalui pelaksaaan check in terhadap calon penumpang. Termasuk juga peningkatan pengawasan keselamatan pelayaran. KNKT harus bisa menunjukan kapasitas berkaitan dengan hasil investigasi beberapa kejadian musibah yang terjadi,” tandas Fary.

Terkait insiden di STIP Jakarta, Fary menyampaikan bahwa sebenarnya telah ada komitmen bersama pada tahun 2014, yang menyatakan tidak akan terjadi lagi kekerasan di STIP Jakarta. Dalam komitmen tersebut dimuat kesepakatan akan menutup Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, kalau terjadi lagi kekerasan. Namun kejadian itu terulang kembali, oleh karenanya Komisi V DPR melakukan sidak beberapa waktu lalu dan meminta dilakukan investigasi atas insiden yang mengakibatkan meninggalnya salah satu taruna STIP Jakarta akibat penganiayaan seniornya. (dep), foto : jay/hr.