Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR meninjau Bendungan Seumayam, yang terletak di Gampung Pulo Hagu, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Aceh, Kamis (19/01/2017). Komisi V DPR mendapat informasi, bendungan ini kerap kali jebol dihantam banjir.

 

 

Ketua Tim Kunspek, sekaligus Wakil Ketua Komisi V DPR, Yudi Widiana Adia mengatakan, akibat dari jebolnya tanggul ini, berdampak pada terganggunya aktifitas ekonomi dan sosial masyarakat. Bahkan, salah satu jembatan yang menjadi aliran air dari waduk, ikut jebol. Imbasnya, sumber air untuk lahan pertanian, ikut terganggu.

 

 

"Dari sisi kewenangan, ini merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten. Namun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan langkah pengeluaran dana melalui diskresi menteri, tanpa persetujuan dari Komisi V DPR. Untuk itu kita ingin lihat, dana yang dikeluarkan untuk darurat ini, apakah dibutuhkan masyarakat," kata Yudi, usai meninjau bendungan dengan didampingi Plt. Bupati Pidie, Munawar A. Jalil beserta jajaran.

 

 

Saat meninjau kondisi bendungan, politisi F-PKS itu mendapat laporan bahwa masyarakat ingin bendungan dibuat lebih permanen, bukan bendungan darurat lagi. Pasalnya, dengan kondisi cuaca yang kurang bersahabat, dikhawatirkan bendungan akan jebol kembali.

 

 

"Untuk itu, kami meminta kajian yang komprehensif dari Bappeda, ataupun pihak terkait, apakah bendungan ini bisa mendapat penanganan oleh pemerintah pusat. Sementara luas cakupan lahan yang ini dibawah 1000 hektar," jelas Yudi. Untuk diketahui, agar bendungan dapat ditangani oleh pemerintah pusat, minimal area pengairan harus di atas 3000 hektar.

 

 

Yudi memastikan, pihaknya akan menunggu kajian dari Pemkab Pidie dan Bappeda terkait kondisi bendungan dan waduk, sehingga dapat diketahui apakah bisa dialokasikan anggaran untuk menjadi bendungan permanen di tahun mendatang.

 

 

"Karena kita khawatir kalau sekedar ditutup saja, jebol lagi. Berulang kali kerugiannya. Ini tidak kita inginkan," tutup politisi asal dapil Jawa Barat itu