Petani Sidoarjo Tolak Penutupan PG

23-01-2017 / KOMISI VI

Rencana penutupan Pabrik Gula (PG) Watoetoelis dan PG Toelangan yang berada di wilayah PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X menuai reaksi dan penolakan terutama dari kalangan petani dan buruh pabrik gula. Mereka mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan baku untuk meningkatkan kapasitas produksi PG yang rencananya akan ditutup.

 

Anggota Komisi VI DPR Idris Laena mengatakan, permasalahan PG jangan hanya dilihat dari sisi lahan dan kapasitas produksi, namun juga sisi petani dan buruh. Demikian dikatakannya usai menerima aspirasi petani dan buruh PG Watoetoelis dan PG Toelangan, dalam rangkaian acara Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi VI DPR di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (20/01/2017). Kunspek ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal (F-Gerindra).

 

“Yang menjadi persoalan PG terancam ditutup bukan hanya semata-mata dari sisi lahan dan kapasitas produksi yang kurang, tetapi seharusnya Pemerintah melihat juga dari sisi petani. Seperti yang diungkapkan tadi, petani disini merasa dibedakan dan dipersulit dalam mendapatkan bahan baku,” ungkap Idris.

 

Politisi F-Partai Golkar itu mengatakan untuk memperoleh bantuan berupa pupuk, para petani tersebut merasa dipersulit. Padahal apabila kebutuhan para petani dipenuhi, kapasitas produksi pabrik terhadap gula bisa ditingkatkan.

 

“Kapasitas produksi pabrik bisa ditingkatkan dengan catatan, Pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan-kebutuhan petani terutama dalam proses peningkatan produksi pabrik,” jelas politisi asal dapil Riau itu.

 

Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyoroti kebijakan Pemerintah yang memberikan kemudahan import raw sugar kepada pabrik gula swasta. Sementara pabrik gula yang notabene merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak diprioritaskan.

 

“Seharusnya ada kebijakan yg clear kenapa ke swasta diberikan, sementara pabrik-pabrik kita yang notabene milik BUMN tidak mendapatkan prioritas. Jika hal itu diperhatikan sebetulnya persoalan pabrik gula yang terancam ditutup ini ini tidak perlu harus terjadi,” tegasnya.

 

Lebih lanjut ia menambahkan kapasitas produksi pabrik gula yang berkurang tidak akan terjadi apabila PG tersebut diberikan privillege untuk mendapatkan bahan baku berupa import gula dan sebagainya.

 

“Selain itu dengan memberikan kemudahan bantuan bahan baku yang cukup kepada petani, bukan tidak mungkin produksi pertanian pabrik akan meningkat sehingga penutupan pabrik tidak perlu dilakukan,” imbuhnya. (tra,mp) foto: tiara/mr.

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...