Rapat Kerja Komisi V DPR dengan jajaran  Kementerian Perhubungan membahas tentang evaluasi kinerja Kementerian Perhubungan dari APBN Tahun Anggaran 2016. Dalam rapat tersebut diungkapkan, sektor transportasi mempunyai peran strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Kemenhub menjadi instansi penanggung jawab urusan transportasi nasional.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi V Fary Djemy Francis ini mempertanyakan pencapaian program Kementerian Perhubungan. “Dalam kesempatan rapat kerja kali ini Komisi V ingin mengetahui, sekaligus mendalami sejauh mana pencapaian pelaksanaan program-program Kemenhub pada tahun anggaran 2016," papar  Fary, di ruang rapat Komisi V, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (26/01/2017). 

Dalam rapat tersebut, Fary mengungkapkan, transportasi berfungsi menciptakan konektivitas antar wilayah Indonesia. Baik di darat, laut, udara maupun di perkeretaapian. Dengan mengusung paradigma baru yakni Indonesia sentris, di mana pembangunan tidak hanya bertumpu di wilayah barat tapi juga daerah tertinggal khususnya di wilayah timur. 

“Kebijakan pembangunan transportasi tahun 2016 mencakup empat fokus, yang pertama fokus peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi dengan pembangunan fasilitas keamanan lalu litas jalan, jembatan, pembangunan kapal negara, patroli dan navigasi,” jelas politisi F-Gerindra itu.

Fary menambahkan, hal itu terkait pembangunan fasilitas keselamatan penerbangan, keselamatan perkeretaapian, pembangunan sintelis kereta api. Peningkatan SDM dengan pelaksanaan pelatihan dan diklat. Kedua fokus peningkatan pelayanan pada rehabilitasi terminal, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, dan bandara. 

Ketiga, masih kata Fary, peningkatan kapasitas, dan pengembangan terminal dan pelabuhan, sungai danau dan penerbangan, faslitas pelabuhan laut, bandara dan jaringan kereta api. Pembangunan kampus diklat dan kelengkapannya. 

“Keempat fokus tata kelola regulasi dengan belanja operasional. Program strategis perhubungan, pelatihan dan pengembangan serta kegiatan pengawasan internal, penataan organisasi dan komunikasi serta kehumasan,” imbuh politisi asal dapil NTT itu.

Sementara itu, Menhub Budi Karya Sumadi memberikan tanggapan secara terbuka, menerima masukan dan koreksi dari Komisi V. “Kami antusias untuk mendapat input dari para anggota Komisi V. Karena kami yakin masukan-masukan bapak ibu dalam kunjungan kerja di dapil itu memberikan manfaat koreksi dan bisa menjadikan proyek-proyek itu lebih baik,” ujarnya. (eko), foto : azka/hr.