Sinergikan BPKS dengan Pemkot Sabang

31-01-2017 / KOMISI VI

Anggota Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso, menekankan agar Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) bisa menjalin sinergi dengan Pemerintah Kota Sabang. Dia mengkhawatirkan antara BPKS dengan Pemkot Sabang bekerja secara tumpang tindih, sehingga tujuan yang diharapkan tidak bisa tercapai dengan maksimal. 

 

"Kita ingin pengusaha kawasan Sabang ini betul-betul bisa sinergi dengan pemda, jangan sampai anggaran yang dikelola kawasan Sabang ini melakukan kegiatan-kegiatan yang tumpang tindih dengan pemda, sedangkan tugas kawasan Sabang ini bukan untuk membangun Sabang secara fisik dan sebagainya," jelas Bowo saat Rapat Dengar Pendapat, di ruang sidang Komisi VI, Nusantara I, DPR, Jakarta, Senin (30/1/2017) sore. 

 

Oleh sebab itu di rapat selanjutnya, Komisi VI mengagendakan, memanggil BPKS beserta Pemkot Sabang. Menurut Bowo, tugas Pemkot dengan BPKS harus saling mendukung satu sama lain. Pemkot bertugas sebagai pengelola administratur dan keuangan daerah sedangkan BPKS bertugas mendatangkan investor agar kawasan perdangan ini meningkatkan perekonomian. 

 

"Makanya nanti kita panggil dua-duanya supaya tahu BPKS tugasnya bagaimana Pemkot tugasnya bagaimana," tandas Bowo. Dia berharap dengan sinergi keduanya, Sabang bisa menjadi kota industri dan pariwisata yang memiliki nilai jual ekonomi tinggi. 

 

Politisi Partai Golkar ini juga mendesak agar BPKS mampu membangun Sabang menjadi kawasan internasional, perdagangan, dan periwisata. Dia memberikan tantangan kepada jajaran pengelola BPKS, agar mendatangkan investor ke Sabang. Menurutnya kalau infrastruktur tersedia tapi tidak memberi dampak pada investor, perekonomian daerah tidak akan maju secara signifikan.

 

"Harus menciptakan kawasan industri, orang harus datang semua. Lalu pelabuhan siap. Kemudian menciptakan pariwisata. Kalau Sabang tidak berpengaruh pada investasi tidak berpengaruh pada pendapatan kita, saya pikir buat kita buang-buang uang 300 miliar setiap tahun?" keluh Bowo. 

 

Dia berharap BPKS memiliki visi dan misi yang jelas, para pengelolanya memiliki kemampuan manajerial dan marketing yang semangat dan canggih. "Yang masih punya jiwa muda dong. Supaya orientasinya membangun mencari investor," harap Bowo. (eko/nt)Foto: Runi/od.

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...