Komisi IV DPR meminta Departemen Pertanian mengkaji ulang rencana pemerintah yang merubah kebijakan mengimpor daging dari country base ke zona base dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Permintaan ini disampaikan Komisi IV DPR saat rapat dengar pendapat dengan Dirjen Pertanian dan Forum penyelamat Negara dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang dikoordinatori Teguh Boediayana di Gedung Nusantara, Rabu (18/2) Rencana perubahan ini menguat setelah ditanda tanganinya MOU antara Menteri Pertanian RI dengan Menteri Luar Negeri Brasil tentang kerjasama bidang pertanian, diantaranya mencakup bidang penelitian, pengembangan SDM, perdagangan “Tapi setelah mendengar keluhan dari Forum penyelamat ini, sepertinya perlu ditinjau kembali rencana perubahan kebijakan itu,” kata Anggota Komisi IV dari Fraksi PDIP Djoemad Tjiptowardojo Pada rapat yang dipimpin Wakil Ketua Suswono dan dilanjutkan oleh Ketua Komisi Arifin Junaidi, Djoemad juga mempertanyakan sosialisasi internal dan eksternal yang dilakukan Deptan terkait rencana kebijakan tersebut. “Kok semua pada protes, seakan tidak mengetahui. Apa benar Deptan sudah lakukan sosialisasi,” tanyanya Permintaan senada juga dikemukakan Anggota Komisi IV Nuraeni Andi Barung dari Fraksi Demokrat. Ia mengkhawatirkan dampak dari perubahan kebijakan itu nantinya jika benar-benar dijalankan. Karenanya ia meminta sebelum diambil keputusan lebih lanjut, perlu dikaji lebih mendalam Wowo Ibrahim dari Fraksi PDIP menyayangkan pihak Deptan yang terkesan tidak melibatkan para ahli dalam mengambil sikap. “Kenapa kok tidak ada kata sepakat, apakah memang Deptan tidak melibat para ahli yang independen. Mohon diselesaikan,” tegas Wowo Tolak Impor Daging Sementara itu, Anggota Komisi IV yang juga dari Fraksi PDIP Mardjono menghimbau semua pihak untuk melakukan penolakan terhadap impor daging. Dikatakannya, belajar dari pengalaman, Komisi IV pernah membuat kebijakan sepakat menolak impor beras. Mardjono menegaskan, dirinya bukan menolak kebijakan impor, namun berharap bangsa ini mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa harus lakukan impor. “Karena sepertinya bangsa kita ini kalau tidak dipaksa atau terpaksa, tidak ada keinginan untuk mandiri,” ujarnya Diharapkan kata dia, dengan adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dapat mencapai kedaulatan pangan atau paling tidak menjadi swasembada. “Jika 2010 kita tidak mengimpor daging, saya yakin akan meransang pertumbuhan peternakan, termasuk peternakan rakyat kecil,” katanya Menanggapi pernyataan tersebut, Dirjen Peternakan Deptan Tjeppy D Soedjana mengaku pihaknya telah duakali melakukan sosialisasi, termasuk sosialisasi dengan beberapa elemen yang tergabung Forum penyelamat Negara (FPN) dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada tanggal 10 dan 11 oktober 2008 Tjeppy menghargai semua masukan dari berbagai pihak berkaitan dengan rencana perubahan kebijakan pemerintah, ia berjanji masukan-masukan itu akan dijadikan pertimbangan untuk langkah selanjutnya, begitupun dengan himbauan stop impor pada 2010. “Ini juga upaya menarik. Akan dipertimbangkan, namun kemungkinan kedepan kita tetap akan mengimpor tapi berupa bibit,” katanya Namun pengakuan tentang sosialisasi dari Dirjen Peternakan Deptan dimentahkan Koordinator Forum Penyelamat, Teguh Boediayana. Ia menegaskan sosialisasi yang dimaksud hanya berupa penyampaian atau bersifat pemberitahuan, karena semua masukan yang disampaikan Forum tersebut tidak ada yang mendapat tanggapan dari pemerintah “Kalau pertemuan itu, kami dianggap sebagai melegitimasikan, kami sangat keberatan. Karena banyak masukan kami yang tidak dianggap, tidak ada tindaklanjut. Makanya kami lari ke DPR, mengadu,” tegas Teguh. (sw)