Pembahasan RUU Pemilu Utamakan Kepentingan Bangsa dan Negara

08-02-2017 / KOMISI II

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria mengatakan dalam pembahasan RUU Pemilu akan lebih mengutamakan kompromi antar fraksi dan lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ketimbang kepentingan partai.

 

“Sikap kompromi ini guna menghadapi perbedaan pendapat antar fraksi mengenai aturan yang tertuang dalam RUU Pemilu,” kata Ariza  saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta,  Selasa, (07/01/2017).

 

Ia menargetkan RUU Pemilu ini akan  rampung 28 April 2017. “Strategi yang ditempuh agar selesai tepat waktu yakni kita kompromi, kita saling ketemu, saling menukar argumentasi, berdiskusi, itu semakin baik. Kita lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya. 

 

Sikap kompromi ini, lanjut politisi Gerindra ini, dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan antar perbedaan pendapat di tiap fraksi. Sebagaimana diketahui, masing-masing fraksi di DPR memiliki perbedaan pendapat terhadap beberapa pasal di RUU Pemilu, seperti sistem pemilu, ambang batas parlemen, jumlah kursi per dapil hingga konversi suara menjadi kursi.

 

“Sekarang pansus sedang keliling ke beberapa daerah dalam rangka mencari masukan, mendengarkan aspirasi. DIM sudah masuk, sudah di kompilasi. Ada banyak yang akan kita bahas, 5 sampai 6 isu krusial saja yang menjadi pembahasan yang cukup tajam,” terang Ariza.

 

Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu ini juga yakin bahwa RUU ini akan selesai tepat waktu sehingga tidak akan mengganggu proses tahapan pemilu 2019.  “Pada saatnya kita optimis akan ada titik temu, ada kompromi, karena setiap partai ada kepentingan masing-masing kita paham betul, tapi kita yakin fraksi yang ada di DPR akan mengedepankan kepentingan bangsa dan rakyat diatas kepentingan partai masing-masing,” tutupnys.  (hs, sc), foto : jayadi/hr.

 

BERITA TERKAIT
Tunggu Arahan Presiden, Pemindahan ASN ke IKN Tidak Perlu Grasah-Grusuh
12-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad menegaskan pemindahan Aparatur Sipil Negara harus tunggu arahan Presiden Prabowo...
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...