DPR HARAPKAN PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN FINLANDIA
Ketua DPR Marzuki Alie mengharapkan adanya peningkatan kerjasama di berbagai bidang seperti Budaya, Pendidikan, perdagangan, maupun ekonomi antara Indonesia dan Finlandia.
“Finlandia memiliki GDP yang besar karena itu kita mengharapkan investasi langsung maupun tidak langsung ke Indonesia,”katanya saat menerima Perdana Menteri Finlandia Matti Vanhanen, di Gedung Nusantara III, Selasa, (27/4).
Ketua DPR Marzuki Alie didampingi oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Ketua BKSAP Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua BKSAP M. Najib, dan Nurhayati Assegaf. Pertemuan berlangsung akrab dan komunikatif. Delegasi Finlandia dan Indonesia saling bertukar pikiran terutama menyangkut masalah demokratisasi di Indonesia perkembangan politik tanah air, serta peluang bisnis antar kedua negara.
Pada kesempatan tersebut, Ketua DPR mengatakan, Indonesia menganut sistem multi partai dan demokrasi yang dibangun sangat luar biasa meskipun berbeda partai namun tujuannya tetap sama yaitu untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. “Indonesia memiliki 9 fraksi yang lolos Parlementary Treshold dan diikuti kurang lebih 36 Partai Politik,”paparnya.
Marzuki menambahkan, pada sistem politik presidensial sebenarnya tidak dikenal adanya partai oposisi. Partai yang ada merupakan koalisi pemerintah yang kritis. “Terdapat 6 partai koalisi dan 3 partai yang tidak ada perwakilannya di pemerintahan,”katanya.
Dia mengatakan, seluruh anggota parlemen Indonesia bekerja penuh selama 3 bulan masa sidang sementara reses kurang lebih 4 kali dan setahun. Tujuannya yaitu untuk menyerap aspirasi dari para konstituen yang kemudian disalurkan kepada Komisi terkait.
Menyinggung keterwakilan perempuan sebesar 30 persen, Marzuki menerangkan Indonesia masih menganut adat timur dimana mempersepsikan perempuan itu sebagai Ibu rumah tangga. Karena itu, terangnya, meskipun sudah ada batas minimum msih sulit mencapai batas kuota tersebut.
Ketua BKSAP Hidayat Nurwahid mengatakan, Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia yang memberikan kebebasan bagi penganut agama minoritas untuk berpolitik dan menyalurkan aspirasinya.
PM Finlandia Matti Vanhanen mengatakan, Finlandia memiliki sektor industri telekomunikasi yang dapat diandalkan seperti Nokia, pertambangan maupun industri Kehutanan. (si) foto:doeh/parle/DS.