Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menyesalkan lemahnya intensitas komunikasi yang dilakukan Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) kepada Komisi XI yang notabene sebagai pemberi tugas kepada BSBI. Kalau ada telaahan, BSBI hanya menyampaikan tembusan kepada Dewan, tidak memaparkan langkah politik yang seharusnya dilakukan oleh Komisi XI DPR pada waktu sebelumnya.

“Karena selama ini rekomendasi yang diberikan hanya  ditembuskan kepada kami, setelah selesai dibicarakan dengan Bank Indonesia. Hal tersebut dianggap telah keluar dari tupoksi awal yang menurut UU, fungsi mereka adalah untuk membantu DPR terkait dengan masalah telaah-an yang ada di BI. Komunikasi terkait masalah-masalah konkret seharusnya dibicarakan lebih awal. Kalau komunikasinya harmonis, mereka mau membicarakan masalah perpanjangan masa jabatan atau masalah revisi UU tentu kita bisa melihat dari segi urgensi nya disana,” tegas Heri sela-sela  rapat dengar pendapat umum  Komisi XI dengan calon anggota BSBI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/02/2017).

Ia menjelaskan, BSBI merupakan salah satu lembaga yang dibentuk untuk membantu DPR dalam melakukan mediasi ataupun pengawasan kepada Bank Indonesia. Hal tersebut bertujuan agar independensi Bank Indonesia (BI) lebih nyata.

“Masa jabatan mereka sudah habis pada tahun 2016, tetapi sempat diperpanjang hingga tahun 2017. Pemilihan anggota BSBI saat ini untuk masa periode 2017-2020, dimana sesuai undang-undang, masa jabatannya adalah 3 tahun,” ucap politisi F-Gerindra tersebut.

Ada 8 orang dari 10 pelamar yang direkomendasikan Presiden untuk mengikuti Fit and Proper test, lanjutnya. Dalam uji kelayakan itu Komisi XI DPR akan menanyakan mengenai langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, agar BI memiliki independensi yang kredibel dan transparan.

“Hari ini kita fit and proper test untuk pejabat yang sudah menduduki masa jabatan ini, ada kurang lebih 118 rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh anggota BSBI yang lama, namun pada kenyataannya ada beberapa yang hanya sebatas diperhatikan dan ada pula beberapa yang ditindaklanjuti.  Kami dari Komisi XI yang membidangi masalah keuangan dan perbankan menanyakan apa sebenarnya isi rekomendasi tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, bila komunikasi antara BSBI dan Komisi XI bisa berjalan harmonis, maka fungsi pengawasan terhadap BI akan lebih nyaman untuk keberlangsungan dari sektor moneter maupun fiskal yang ada di Indonesia.

“Kami berharap BI independen, tidak masuk ke ranah politik. Itulah yang menjadi tugas BSBI sebagai badan supervisinya yang seharusnya bisa melihat secara lebih obyektif. Sebelum rekomendasi disampaikan ke BI, harusnya disampaikan dahulu kepada kami, karena BSBI merupakan kepanjangtanganan dari DPR," mantapnya. (dep,sc)/foto:azka/iw.