Komisi V Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kalsel
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus menggenjot pembangunan infrastruktur guna meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian di daerah tersebut, diantaranya megaproyek jalan tol Kota Batulicin - Kota Banjarbaru sepanjang 145 km dan jembatan Pulau Laut - Pulau Kalimantan sepanjang 6,5 km.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Lasarus dalam pertemuan dengan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Resnawan, Senin malam (27/02/2017), menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat harus membantu pembangunan insfrastruktur di Kalsel terutama pembangunan jalan tol dan jembatan di daerah tersebut.
"Pemerintah Pusat harus menganggarkan dalam APBN terkait megaproyek di Kalsel tersebut, saya optimis jika ada peluang pemerintah mengucurkan anggaran untuk kedua proyek tersebut," ungkap Lasarus. Lebih lanjut, Lasarus sampaikan bahwa kedua proyek tersebut sangat membantu dalam mengembangkan laju pertumbuhan perekonomian di Kalimantan Selatan.
"Nanti DPR akan mendorong agar pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan bisa dibantu APBN, proyek pembangunan infrastruktur di Kalsel butuh bantuan pemerinath pusat. Pemda Kalsel sudah mulai menjalankannya, tentunya pemerintah pusat juga harus turut serta mempercepat pembangunannya," ungkapnya.
Kalimantan Selatan sejatinya memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena potensi sumber daya alam yang melimpah namun belum secara maksimal memberikan PAD Kalimantan Selatan yang tinggi. Hal ini karena infrastruktur di Kalsel belum memadai, seperti kondisi jalan yang rusak, pelabuhan yang sudah sempit serta infrastruktur penunjang laju perekonomian lainnya di Kalsel.
Politisi PDI Perjuangan ini juga memberikan rekomendasi kepada Pemda Kalsel diantaranya Komisi V mendorong agar megaproyek di Kalsel segera selesai, Komisi V juga meminta Pemda Kalsel segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar Kalsel mendapatkan kucuran anggaran, bisa melalui APBN perubahan.
Selain itu, Lasarus juga meminta agar Pemda Kalsel membuat dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) secara kuat, agar megaproyek infrastruktur di Kalsel tidak memicu masalah dikemudian hari terutamanya terkait maslaah lingkungan.
Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Resnawan dalam paparannya dihadapan Komisi V DPR RI menyampaikan bahwa, Pemerintah Provinsi, Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu telah mendanai tahap awal pembangunan jembatan Pulau Laut dari APBD sebesar Rp 50 miliar. Adapun proyek tol batulicin - Kota Banjarbaru masih tahap pembebasan lahan.
"Kita berharap pemerintah pusat berkenan mengucurkan anggaran terkait dua proyek tersebut, selain itu kita berharap pemerintah pusat melihat komitmen pemerintah daerah atas kedua proyek tersebut," ungkap Wagub.
Rencana pembangunan jalan tol batulicin - banjarbaru - banjarmasin akan menghubungkan dua kawasan strategis yaitu kawasan industri Batulicin dan kawasan Metropolitan Banjarbaru. Selain itu, pembangunan jalan tol ini akan membri akses terhadap dua kawasan dengan potensi sumber daya alam yang besar yang sedang tumbuh pesat pada wilayah Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu. (skr,mp) foto: singgih/mr.