Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang juga Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi II ke Kabupaten Badung Provinsi Bali Fandi Utomo mengatakan, persoalan dana desa merupakan persoalan instrumen dalam mendorong sistem pembangunan manusia, pembangunan lingkungan, pembangunan sarana produksi manusia di dalam lingkungannya, agar tetap berkembang atas inisiatif warga dan Kepala desanya. 

 

 

"Meskipun, kita melihat hampir 70% daerah penerima dana desa dari pemerintah pusat itu angka kemiskinannya itu belum beranjak naik. Ini sebenarnya secara nasional ada persoalan. Namun di Badung ini, bisa menjadi contoh yang menarik, tidak lagi melihat alokasi dana desa dari pemerintah pusat itu sebagai penentu yang signifikan. Pasalnya pendapatan asli daerahnya sudah cukup alokasinya untuk pembangunan di desa dan itu sudah dilakukan sebelum alokasi dana desa diberikan oleh pemerintah pusat," ungkap Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut. 

 

 

Untuk itu dia menyarankan kepada Bupati-Bupati lainnya untuk melihat contoh yang berkembang di Kabupaten Badung ini, mengingat yang paling dekat dengan rakyatnya adalah tentu kepala desa. Sehingga dengan alokasi dana desa itu maka persoalan kemiskinan, persoalan pengangguran, persoalan infrastruktur desa, keterisolasian dapat segera diselesaikan dengan inisiatif dari warga desa dan kepala desanya dengan sistem partisipasi.