Komisi V DPR RI meminta pemerintah lebih serius menangani bandara-bandara dan pelabuhan di kawasan timur terutama di Provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku.

            Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi V Yoseph Umar Hadi (F-PDIP) saat memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan jajaran Eselon I mitra kerja Komisi V DPR, Selasa (4/5) di gedung Nusantara DPR.

            Yoseph mengatakan, sektor perhubungan udara dan laut memegang peranan penting dalam menghubungkan antar daerah, mengingat kondisi topografi daerah tersebut masih belum memungkinkan untuk pembangunan infrastruktur jalan secara optimal.  

            Untuk itu, katanya, angkutan penerbangan menjadi alat transportasi yang utama dalam mengatasi kesenjangan pembangunan.

Penanganan lebih serius bagi bandara dan pelabuhan laut ini juga mengingat kawasan timur Indonesia memiliki potensi yang luar biasa yang belum dikembangkan secara maksimal. Selain itu, provinsi tersebut juga merupakan provinsi yang dekat dengan daerah perbatasan sehingga memerlukan sarana dan prasarana pengawasan yang lebih intensif.

Agenda rapat pagi itu penyampaian Laporan Kunjungan Kerja Komisi V ke tiga provinsi yaitu Provinsi Maluku, Papua dan Papua Barat. Dalam kesempatan tersebut, Michael Wattimena menyampaikan agar peningkatan pelayanan dan peningkatan keselamatan udara di Provinsi Papua Barat diprioritaskan serta perlu dicarikan solusi alternatif yang lebih komprehensif untuk meningkatkan dan memperluas bandar udara mengingat keterbatasan back up area.

Menurut Michael, permasalahan yang ada di provinsi tersebut adalah jumlah penerbangan dan penumpang yang terus meningkat, sementara daya tampung terminal dan panjang landasan masih sangat terbatas.

Untuk itu, perlu peningkatan luas landasan (panjang dan lebar) untuk mendukung pelayanan penerbangan yang lebih baik.

Namun kendala yang dihadapi, proses pembebasan tanah warga setempat sangat sulit, terutama terkait dengan hak ulayat.

Sementara Sektor Perhubungan Laut, Komisi V DPR memandang penting untuk dilakukan penambahan fasilitas pelabuhan dan dermaga untuk mendukung arus pergerakan manusia dan barang, dengan mempertimbangkan aspek ekonomi.

Selama ini, kata Michael, kegiatan bongkar muat di Pelabuhan semakin hari semakin meningkat, namun fasilitas pelayanannya masih terbatas. Dia berharap, penambahan ini dapat memberikan manfaat yang maksimal khususnya bagi masyarakat Papua Barat.

Terhadap bandara yang ada di Provinsi Maluku, Nova Iriansyah yang menyampaikan laporannya mengatakan, Komisi V DPR perlu mendorong Pemerintah untuk mengembangkan bandara-bandara lain, terutama terkait sarana transportasi ke pulau-pulau terpencil.

Pada sektor Perhubungan Udara ini, Timnya menemukan beberapa temuan diantaranya adalah pasokan listrik ke Bandar Udara Pattimura yang tersendat sehingga membahayakan keselamatan penerbangan.

Selain itu, Tim Komisi V juga menemukan banyaknya batu-batu yang berserakan di runway Bandar udara Dumatubun dan pelayanan perintis yang tidak maksimal.

Terkait masalah pasokan listrik ke Bandara Pattimura, Komisi V DPR mendesak Pemerintah memberi perhatian serius agar tidak mengganggu aktivitas penerbangan di wilayah Maluku.

Komisi V juga meminta Pemerintah untuk menyampaikan laporan hasil audit Bandara seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Maluku terkait dengan sejumlah permasalahan dalam pembangunan bandara di Indonesia.

Masalah pelabuhan di provinsi ini juga menjadi sorotan, mengingat Provinsi Maluku didominasi wilayah lautan dengan perbandingan 1 : 9 (1 daratan dan 9 lautan). Pada sektor ini, Komisi V menemui belum diterapkannya UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Palayaran di sejumlah pelabuhan yang didatangi,  

Nova menambahkan, komisinya juga melihat tidak adanya keintegrasian program yang berakibat tidak bermanfaat langsung kepada masyarakat. Seperti temuan lapangan di dermaga pelabuhan laut kenavigasian dan penjagaan laut dan pantai Tual di Danar.

Sementara Etha Bulo menyampaikan perlunya perluasan Bandara Sentani Jayapura karena kapasitas apron sudah tidak dapat menampung seluruh pergerakan. Landasan pacu Bandara Sentani Jayapura untuk saat ini sepanjang 2.500 meter dari persyaratan standar 2.180 meter.

Landasan pacu tersebut sudah dapat didarati pesawat berukuran Boeing 737-400. Namun untuk mendukung kapasitas bandara perlu menambah panjang run way dari 2.500 menjadi 3.000 meter. (tt)