Kerusakan Terumbu Karang di Raja Ampat Bentuk Kelalaian Kolektif

16-03-2017 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar menilai rusaknya ekosistem Terumbu Karang di Raja Ampat, Papua oleh Kapal MV Caledonian Sky yang berpenumpang 102 orang adalah bentuk kelalaian kolektif. Sebab, menurut Rofi, tidak mungkin otoritas resmi setempat tidak mengetahui dan memahami adanya kapal berbobot lebih dari 4.200 GT yang melewati perairan dangkal tersebut.

 

 “Terlebih, dalam proses evakuasi kapal hingga menabrak terumbu karang tersebut dikabarkan menggunakan kapal penarik dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP)," demikian disampaikan Rofi dalam rilis yang diterima Parlementaria pada Kamis, (16/03/2017).

 

Politisi PKS ini pun mempertanyakan beberapa persoalan terhadap kasus ini. Misalnya terkait mengapa kapal sebesar itu tidak dapat mendeteksi kedalaman, padahal dilengkapi teknologi yang modern. Padahal, dalam dunia perairan, sudah seharusnya pengelola kapal memahami alur laut dan peta kontur daerah yang akan disinggahi.

 

Ironisnya semua kejadian tersebut, lepas dari pengawasan otoritas resmi sehingga kapal tersebut masuk ke perairan dangkal di Raja Ampat. "Ini bentuk kelalaian kolektif yang harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh dan dilakukan perbaikan dengan terintegrasi. Pemerintah harus segera meminta klarifikasi kepada pemilik kapal dan mengevaluasi sistem kesyahbandaran dengan lebih baik," tegas legislator Dapil Jawa Timur VII ini.

 

Rofi menyesalkan bahwa langkah untuk menarik kapal tersebut tidak dipantau oleh pihak yang berwenang, mengingat ketika Kapal  terhempas di perairan dangkal Raja Ampat, cukup lama dan diketahui oleh otoritas resmi.

 

"Pemerintah harus segera membuat langkah nyata meminta ganti rugi terhadap pemilik Kapal MV Caledonian Sky dan segera membuat perencanaan perbaikan terumbu karang secara serius," pungkas Rofi. (hs/sc) Foto: dok/od.

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...