Program pemerintah tentang reformasi birokrasi dinilai masih belum memuaskan. Hal itu diungkap sejumlah Anggota Komisi II DPR dalam Raker dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi E E Mangindaan yang dipimpin Ketua Komisi Chairuman Harahap (F-PG) didampingi Teguh Juwarno (F-PAN) dan Taufiq Effendi (F-PD), Rabu (26/5).

            Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Golkar Nurokhmah menilai reformasi birokrasi belum berjalan seperti yang diharapkan. Sejumlah lembaga dan kementrian yang melakukan renumerasi dinilainya tidak berjalan lurus dengan kinerja yang dihasilkan.

            “Reformasi birokrasi belum berjalan seperti yang diharapkan,” katanya.

            Ia mencontohkan adanya kasus perpajakan yang melibatkan aparatur negara yang telah menerima renumerasi menjadi salah satu contoh nyata reformasi birokrasi belum optimal. Hal ini menurutnya tentu akan berdampak pada menurunya keprcayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur negara.

            “Menimbulkan kepercayaan masyarakat yang makin menurun. Perlu ada pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi,” ujar Nurokhmah.

            Hal senada diungkap Mustokoweni (F-PG) yang menilai reformasi birokrasi masih belum memuaskan. Ia menjelaskan, hal itu dapat dilihat ketika Komisi II melakukan kunjungan kerja ke daerah pada masa reses, dimana aparatur didaerah belum memahami benar pelaksanaan reformasi birokrasi.

            “Hanya asal tidak korupsi,” katanya.

            Departemen Keuangan yang dijadikan sebagai salah satu pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi dinilai Mustokoweni justru sangat memprihatinkan. Kasus perpajakan menjadi salah satu contoh belum optimalnya program pemerintah itu.

            Lebih jauh, dengan kondisi yang belum memuaskan, anggaran renumerasi bagi aparatur negara ternyata diperoleh dari pinjaman luar negeri. “Reformasi birokrasi yang sudah diikuti dengan renumerasi anggarannya dari luar negeri,” kata Mustokoweni.

            Dalam pertemuan itu, Mustokoweni mengusulkan supaya RUU Kode Etik Penyelenggaraan Negara perlu mendapat prioritas dibahas DPR bersama pemerintah.

            Sementara itu E E Mangindaan dalam Rapat Kerja menjelaskan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS juga tidak selarasa dengan reformasi birokrasi yang gaungkan pemerintah. Ia berharap tahun depan pengangkatan tenaga honorer dapat selesai.

            “Pengangkatan tenaga honorer tidak sesuai dengan reformasi birokrasi dimana diharapkan tersaring tenaga kerja professional,” katanya.

            Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eddy Topo yang turut mendampingi E E Mangindaan menjelaskan saat ini BKN telah melakukan pendataan ulang PNS. Ia berharap tidak ada lagi nomor induk ganda bagi PNS. Data ulang itu juga dijadikan basis data PNS.

            Menurutnya salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam basis data PNS adalah kemudahan mengakses dari instansi.

            Lebih jauh, ia menjelaskan, sejak adanya pemekaran daerah, sekitar dua juta PNS Pusat telah pindah tugas ke daerah. Hal iti dikarenakan adanya kebutuhan tenaga aparatur negara di daerah yang baru dimekarkan. (bs)foto:do/parle/ray