Inspektorat Utama (Ittama) Sekretariat Jenderal DPR RI terus bertekad dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi di lingkungan DPR RI. Atas tekad tersebut, Ittama melakukan sosialisasi pedoman sistem pelanggaran (Wistleblowing System) tindak pidana korupsi pada Selasa, (16/05/2017). Turut serta pejabat eselon II,III dan IV sebagai peserta dalam workshop ini.

Inspektur Utama Setyanta Nugraha dalam kesempatan tersebut mengatakan sistem ini akan semakin memudahkan para pegawai di lingkungan Setjen DPR untuk melaporkan adanya tindak kecurangan seperti potensi korupsi atau penyimpangan moral lainnya.

“Ini semakin memudahkan dan ada keberanian terhadap para pegawai untuk melaporkan adanya tindak pidana dan kecurangan. Tak hanya penyimpangan korupsi, tapi juga masalah etika dan moral bisa disampaikan disini. Nanti kita akan lakukan verifikasi dan telaah,” ujar Setyanta di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Menurut Setyanta, hal ini dimaksudkan untuk tujuan meningkatkan kinerja organisasi dan menciptakan wilayah bebas dari korupsi (WBK) serta wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Karena, lanjut Setyanta, saat ini masih terdapat 52 persen orang mengetahui adanya tindak pidana korupsi tetapi tidak berani melaporkan.

“Ini suatu ruang, termasuk temen-temen apapun yang bisa disampaikan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Ini bagian untuk menciptakan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kalau yang pernah dibaca, ada 52 persen orang tahu adanya tidak pidana korupsi tetapi tidak berani melaporkan,” jelas Setyanta.

Sehingga dengan adanya sistem ini, diharapkan akan semakin mendorong para pegawai di lingkungan DPR yang mengatahui adanya potensi tindak pidana korupsi untuk segera dilaporkan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas lembaga. “Ini satu momentum untuk meningkatkan akuntabilitas dan membangun birokrasi bersih melayani,” tutup Setyanta. (hs/sc) Foto: Arif