Pemotongan Anggaran Pengaruhi Kinerja Bakamla

06-06-2017 / KOMISI I

Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno menegaskan, pemotongan anggaran Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebanyak 45 persen pada tahun 2018, dikhawatirkan akan mempengaruhi kinerjanya. Diketahui, anggaran Bakamla sebesar Rp 950 miliar, dipotong menjadi Rp 600 miliar.

 

“Ini sebenarnya menganggu sekali, karena kebutuhan Bakamla itu tinggi. Terutama dalam penyediaan kapal.  Kita semua ketahui luas sebagian besar Indonesia adalah laut.  Bakamla ini dari sisi kemampuannya masih sangat nanggung,” tegas Dave disela-sela rapat kerja dengan Kepala Bakamla beserta jajaran, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/6/2017).

 

Politisi F-PG itu menilai, dengan anggaran yang ada itu, dikhawatirkan tidak mampu mengkomodir tugas dan fungsi Bakamla untuk mengamankan perbatasan laut Indonesia. Menurutnya, anggaran Bakamla harus ditingkatkan, dan fungsi koordinasi dan penindakan di lapangan harus dioptimalkan.

 

“Sebenarnya anggaran yang relatif ideal itu setahun sekitar Rp 3 triliun. Jadi mereka bisa melakukan pembelian pesawat,  kapal alat komunikasi,  hingga sistem pengawasan menggunakan satelit,” imbuh Dave.

 

Dave menambahkan, tugas Bakamla itu adalah pencegahan penyelundupan, hingga teroris, sehingga bisa berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun di satu sisi, fungsi dan kemampuan Bakamla pun juga harus ditingkatkaan.

 

“Keamanan laut kita masih rentan karena msih banyaknya virus yang terjadi di laut. Bakamla tidak bisa berbuat apa-apa.  Belum lagi penyelundupan,  pencurian ikan,  semuanya masuk dalam ranah Bakamla. Ini karena masih ada ego sektoral dari kementerian dan lembaga terkait yang tidak mau otoritasnya dikurangi. Seharusnya mereka saling memperkuat,” tegas Dave.

 

Politisi asal dapil Jawa Barat itu pun memberikan pesan, agar dalam proses pengadaan alat di Bakamla, dapat melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga, tercipta transparansi, dan kasus korupsi yang terjadi beberapa waktu lalu di lingkungan Bakamla, tidak terjadi lagi. (ann,sf), foto : azka/hr.

BERITA TERKAIT
Indonesia Masuk BRICS, Budi Djiwandono: Wujud Sejati Politik Bebas Aktif
09-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono menyambut baik masuknya Indonesia sebagai anggota BRICS. Budi juga...
Habib Idrus: Indonesia dan BRICS, Peluang Strategis untuk Posisi Global yang Lebih Kuat
09-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Keanggotaan penuh Indonesia dalam aliansi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) menjadi isu strategis yang...
Amelia Anggraini Dorong Evaluasi Penggunaan Senjata Api oleh Anggota TNI
08-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendorong evaluasi menyeluruh penggunaan senjata api (senpi) di lingkungan TNI....
Oleh Soleh Apresiasi Gerak Cepat Danpuspolmal Soal Penetapan Tersangka Pembunuhan Bos Rental
08-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Tiga anggotaTNI Angkatan Laut (AL) diduga terlibat dalampenembakan bos rental mobil berinisial IAR di Rest Area KM...