Perusahaan-perusahaan yang mengantarkan dan menyalurkan  tenaga kerja diharapkan terlibat aktif, tidak hanya mengirimkan tenaga kerja saja akan tetapi mengetahui dimana di tempatkan. Dengan demikian bisa memantau kondisi para TKI yang bekerja di luar negeri. tidak hanya menyerahkan kepada Pemerintah saja.

" Jangan setelah ada masalah, baru melibatkan pemerintah. Sebaliknya jika tidak ada kendala atau masalah mereka diam-diam saja. Karena itu harus ada keseimbangan antara perusahaan-perusahaan pengirim tenaga kerja dan pemerintah harus beriring bersama," tegas Ketua Tim Kunspek Komisi IX Saleh Partaonan Daulay saat melakukan dialog dengan pemangku kepentingan ketenagakerjaan di Kabupaten Bangkalan, Madura,Jumat, (24/7).

Politisi PAN menyarankan kepada pemerintah agar menggalakan pendidikan vokasional, pelatihan-pelatihan kerja, pendidikan, keterampilan tenaga kerja bagi TKI-TKI purna yang sudah pulang. Mereka diharapkan bisa menginvestasikan pendapatan yang mereka peroleh dari bekerja keluar negeri untuk kepentingan keluarganya.

Bahkan diharapkan bisa mencipatakan lapangan pekerjaan baru maka tentu saja itu akan berimbas posistif bagi kehidupan masayarakat di sekitar mereka serta berdampak luas bagi kehdupan sosial ekonomi mereka di Indonesia. Nantinya  para TKI diharapkan tidak lagi bekerja keluar negeri.

Pendapat yang sama juga disampaikan anggota Komisi IX Siti Masrifah, meminta kepada pemerintah agar ke depan TKI yang berangkat keluar negeri harus mempunyai keahlian dan bekal pendidikan.

Menurutnya jika mereka punya keahlian  akan mendapatkan penghargaan yang lebih dari negara itu sendiri, kemudian akan mendapatkan upah yang layak. Dari segi perlindungan kalau legal, negara gampang memantau bila terjadi apa-apa dan negara bisa langsung hadir di sana.

Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Derah Kabupaten Bangkalan Edi Muldjono menjelaskan, TKI dari Kabupaten Bangkalan bekerja di 6 negara yaitu Sinagpura, Hongkong, Taiwan, Malaysia, Brunei Darusallam, Arab Saudi. Pada tahun 2014 sebanyak 63 bekerja di Arab Saudi, Malaysia 36 orang.

Tahun 2015 dari 6 negara paling besar di Malaysia dengan total 28. dari semua tenaga kerja yang di luar negeri sebanyak 66 untuk tahun 2016. Untuk TKI yang mempunyai permasalahan khususnya di Arab Saudi di Kabupaten Bangkalan ada satu yaitu atas nama Muhamad Sani Misrim permasalahnya yaitu kasus pembunuhan pada tahun 2010 masih dalam proses hukum. (rni,mp), foto :runi/hr.