Dewan Perwakilan Rakyat meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral agar mencabut pernyataan yang mengatakan lebih mementingkan ekspor gas untuk mencari devisa dibandingkan memenuhi kebutuhan gas domestik

Permintaan ini disampaikan dalam rapat gabuangan antara Komisi IV, VI dan VII yang dipimpin Wakil Ketua DPR Pramono Anung dengan Menko Perekonomian, Mendag, Menteri ESDM, Menteri Perindustrian dan Menteri BUMN di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/6/2010).

"Saya ingin mengklarifikasi pernyataan bapak dalam sebuah pertemuan di Bandung. Waktu itu bapak bilang lebih baik petani diberikan subsidi langsung bukan subsidi pupuk dan gas kita lebih baik diekspor ke luar negeri biar dapat devisa yang besar," kata Aria.

Menurut Aria, alokasi gas ini merupakan ranah politik, karena itu ia meminta Menteri ESDM melihat persoalan gas dengan bijak dan menyeluruh serta berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian.

Aria menilai kebijakan tersebut salah kaprah, meningat keberadaan gas bumi di tanah air memiliki nilai strategis yang bisa menggerakkan industri di tanah air dan bisa menyerap tenaga kerja. Selain itu, gas juga sangat diperlukan untuk pengoperasian pabrik pupuk dan pembangkit listrik.

"Ekspor gas dijadikan sumber devisa itu di nomor duakan bahkan di nomor lima kan. Sektor  industri kita butuh dukungan pemerintah untuk bersaing dalam ACFTA," jelas anggota DPR dari FPDIP itu.

Untuk itu, ia meminta kepastian dan komitmen sebagai Menteri teknis yang mengurusi soal gas agar lebih  mengutamakan gas untuk domestik. "Saya minta Menko perekonomian terutama Menteri ESDM kalau mau untuk devisa, bereskan dulu internalnya karena saat ini kita masih kekurangan gas," paparnya. (sw)Foto:Iwan Armanias.