Tim Monitoring Pemilukada Komisi II DPR RI ke Jawa Tengah menilai partisipasi masyarakat dalam Pemilukada Kendal rendah. Hal itu terungkap saat Tim melakukan pertemuan dengan Ketua KPUD Kendal Abdullah Sachur dan Ketua Pawaslu Kendal Supriyadi dan Asisten I Sekda Pemerintahan Kabupaten Kendal Dewi Diniwati, Selasa (18/6).

            “Partisipasi publik dalam Pemilukada cenderung menurun,” kata anggota Tim Monitoring AW Thalib (F-PPP).

            Ia menilai dalam pelaksanaan Pemilu mulai ada kejenuhan dari masyarakat untuk berpartisipasi. “Ada kecenderungan kebosanan dari masyarakat dalam partisipasi politik,” tegas AW Thalib.

            Menurutnya, dalam Pemilukada Kendal sesungguhnya yang menjadi pemenang adalah masyarakat yang tidak memilih atau golput. Jumlah Golput dalam Pemilukada daerah itu lebih banyak dari perolehan suara yang diraih pasanga pemenang Widya Kandi Susanti-M.Mustamsikin.

            “Pemenang Pemilukada Kendal sesungguhnya adalag Golput karena jumlahnya lebih banyak dari perolehan suara pemenang pemilukada (Kendal),” katanya.

Puji Pemilukada Kendal

            Pelaksanaan Pemilukada Kendal yang aman mendapat perhatian Tim Monitoring Pemilukada Komisi II DPR. Tim menilai Pemilukada di wilayah tersebut relative lebih kondusif disbanding dengan wilayah lain.

            “Pelaksanaan pemilukada Kendal lebih baik dari daerah-daerah lain. Pemilukada Kendal berjalan tanpa adanya ketegangan ditengah masyarakat,” ujar AW Thalib.

            Hal senada diungkap Anggota Tim lainnya Rahadi Zakaria (F-PDI Perjuangan) yang meminta jaminan jajaran daerah setempat bahwa tidak akan terjadi ketegangan di tengah masyarakat hingga pelantikan Bupati terpilih. Menurutnya, situasi kondusif ini harus dijaga hingga pelantikan.

            “Karena belum ada penetapan pemenang,” katanya.

            Selain itu, Rahadi juga memberi apresiasi kepada penyelenggara Pemilukada Kendal yang sanggup melaksanakan pemilihan dengan biaya yang hanya cukup digunakan untuk satu putaran. “Pemilukada Kendal sangat luar biasa. Dengan dana yang pas-pasan, Kendal mampu melaksanakan Pemilukada,” ujar Rahadi.

            Lebih jauh, situasi kondusif Kendal saat pelaksanaan Pemilukada hingga Tim Monitoring melakukan kunjungan lapangan mendapat apresiasi. Ketua Tim Monitoring Pemilukada Jawa Tengah Djufri (F-PD) dan Eddi Mihatti (F-PDI Perjuangan) memuji situasi di wilayah itu. Tim berharap situasi ini dapat terus terjaga hingga pelantikan Bupati terpilih.

            Sementara itu, Ketua KPUD Kendal Abdullah Sachur menjelaskan Pemilukada Kendal diikuti lima pasangan calon. Salah satunya berasal dari perseorangan. Pemilukada Kendal dimenangkan pasangan Widya Kandi Susanti-M.Mustamsikin dengan perolehan 207.116 suara atau meraih 43,22 persen.

            Partisipasi masyarkat dalam Pemilukada Kendal terbanyak diwilayah Sukorejo yang mencapai 78,61 persen dan terendah di Rowosari yang hanya 63,19 persen.

            Dalam Pemilukada Kendal, menurut Ketua Panwaslu Supriyadi masih terdapat persoalan DPT. Jumlah DPR bermasalah dalam Pemilukada Kendal mencapai 9.716. Bahkan ada enam anggota TNI-Polri yang trdaftar dalam pemilukada.

            Supriyadi juga meminta supaya panwaslu mempunyai kewenangan untuk menindak pelanggaran dalam pemilu. Selama ini, peran itu tidak dimiliki. “Panwaslu dapat diberi kewenangan melakukan eksekusi terhadap pelanggaran pemilu,” harapnya.

Kunjungi KPUD Kendal

            Tim Monitoring Pemilukada Komisi II DPR usai melakukan pertemuan dengan jajaran penyelenggara Pemilukada Kendal melanjutkan peninjauan ke kantor KPUD setempat. Dalam kunjungan itu, KPUD berharap mendapatkan kantor permanen.

            Selain itu, kondisi kantor KPUD Kendal sekarang dinilai tidak layak bila dibandingkan dengan kontribusi yang diberikan dalam suksesnya pesta demokrasi. Bahkan, KPUD Kendal tidak mempunyai gudang untuk menyimpan kotak suara. Selama ini kotak suara dari pemilu ke pemilu hanya di letakkan di “gudang” yang ala kadarnya. Gudang itu hanya ditutupi dengan terpal dan ditopang sejumlah bambu dengan kondisi yang terbuka dan rentan dari segala tindak kriminal.

            KPUD berharap Tim Monitoring dapat memperhatikan kebutuhan tersebut dan merealisasikannya. (bs)