MASYARAKAT BAWAH LEBIH PUNYA KESADARAN IKUT PEMILUKADA

18-06-2010 / KOMISI II

            Tim Monitoring Pemilukada Komisi II DPR ke Kendal dan Pekalongan menilai masyarakat ekonomi kelas bawah lebih banyak menggunakan hak pilihnya dibanding dengan masyarakat yang berada di wilayah perkotaan Pekalongan. Hal itu terungkap saat Tim Monitoring turun kelapangan memantau pelaksanaan Pemilukada Pekalongan, Rabu (16/6).

            Dari sejumlah TPS yang dikunjungi Tim di daerah perkotaan, banyak ditemukan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya, sementara di wilayah yang masyarakatnya bekerja sebagai tukang becak, buruh bangunan dan pedagang kaki lima jumlah partisipanya sangat tinggi.

            Anggota Tim Monitoring Pemilukada Komisi II Rahadi Zakaria (F-PDI Perjuangan) dan AW Thalib (F-PPP) yang melakukan peninjauan pemungutan suara di wilayah Pekalongan Timur menemukan sejumlah temuan diantaranya masih digunakannya sarana belajar seperti sekolah sebagai TPS dan rendahnya partisipasi masyarakat yang tinggal di tengah perkotaan Pekalongan.

            “Dibeberapa tempat yang pemilihnya cukup banyak ternyata dalam presentase masih rendah terutama di daerah-daerah jantung kota, tetapi di pinggiran kota seperti Desa Bantaran, saya justru memberi apresiasi kepada masyarakat bawah apakah itu tukang becak, buruh bangunan maupun pedagang kaki lima menunjukkan kepeduliannya kepada pemilu cukup tinggi,” kata Rahadi.

            Dari jumlah pemilih 427 orang di Desa Bantaran, sampai dengan pukul 11.00 WIB, masyarakat yang menggunakan hak pilihnya telah mencapai hampir 300 pemilih. “Ini sangat luar biasa,” puji Rahadi.

            Ia memberi apresiasi kepada masyarakat Desa Bantaran yang telah dengan sadar meninggalkan pekerjaannya untuk menggunakan hak pilihnya. Meskipun bekerja di sektor non formal, namun kesadaran politik di wilayah itu melebihi warga lainnya yang mendapat libur guna menyalurkan suara dalam Pemilukada Pekalongan.

            “Diliburkan atau tidak diliburkan tidak berpengaruh karena mereka (warga Desa Bantaran) bekerja sebagai tukang becak, buruh bangunan dan nelayan tapi mau memberikan kepedulian, sementara ada yang diliburkan tapi di daerah jantung kota apresianya sangat rendah sekali,” ujar Rahadi seraya menambahkan hal itu didapat dari kunjungan ke sejumlah TPS. (bs)foto:Bs/parle/Ry

BERITA TERKAIT
Edi Oloan Dorong ATR/BPN Tingkatkan Respons Terhadap Sengketa Tanah
31-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi II DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron...
Komisi II Minta Kementerian ATR Segera Selesaikan Masalah Sertifikat dan Konflik Agraria
30-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron...
Ketua Komisi II Minta Transparansi Sertifikat Pagar Laut Tangerang
30-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima informasi bahwa Kejaksaan Agung mulai...
LEMTARI dan MKMTI Laporkan Mafia Tanah, Komisi II Minta ATR/BPN Segera Bertindak
23-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mendengarkan pengaduan masyarakat terkait permasalahan pertanahan dari...