Wakil Ketua Komisi V DPR RI Michael Wattimena mengapresiasi pengembangan konektivitas serta peningkatan sarana dan prasarana di Maluku khususnya dan pengembangan proyek strategis Kementerian Perhubungan (Kemhub) pada umumnya. Hal tersebut disampaikan Wattimena saat melakukan kunjungan kerja dalam bersama 15 anggota Komisi V DPR ke Maluku pada 1-4 Agustus 2017 lalu.

Dalam kunjungannya yang didampingi Dirjen Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono, Watimena menyatakan, pembangunan harus dilakukan secara merata hingga ke wilayah timur Indonesia, dengan terarah dan sinergis agar dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat.

“Kunker ini salah satu cara kami dalam menampung aspirasi dari daerah dan mencari tahu masalah yang terjadi, sehingga dapat dikomunikasikan penyelesaiannya dengan instansi terkait,” tutur Wattimena.

Pada kesempatan tersebut, Tim Kunker melakukan peninjauan ke sejumlah infrastruktur seperti Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Tulehu, Pelabuhan Sesar Bula, Pelabuhan Kaiwatu, Pelabuhan Wonreli, serta bandara yang berada di Kabupaten Maluku Barat Daya dan Seram Bagian Timur.

Dirjen Tonny Budiono menambahkan bahwa keberadaan transportasi laut menjadi tulang punggung masyarakat Maluku. Untuk itu, pemerintah terus berupaya membangun konektivitas pada wilayah Maluku, diantaranya melalui penyelenggaraan angkutan laut perintis, angkutan penumpang, dan Tol Laut.

“Saat ini angkutan kapal perintis yang melayani masyarakat di Provinsi Maluku sebanyak 18 trayek, yang beroperasi dari pelabuhan pangkal Ambon, Tual dan Saumlaki,” ujar Tonny.

Untuk penempatan kapal perintis baru di Maluku, pihaknya akan menempatkan 13 kapal perintis dengan tipe 1.200 GT sebanyak empat unit kapal dan tipe 2.000 GT sebanyak sembilan unit kapal untuk Pangkalan Ambon, Pangkalan Tual, dan Pangkalan Saumlaki.

Sementara untuk kapal penumpang, lanjut Tonny, pemerintah menyediakan sembilan kapal Pelni yakni KM. Tidar, KM. Dorolonda, KM. Nggapulu, KM. Sirimau, KM. Leuser, KM. Pangrango, KM. Sangiang, KM. Dobonsolo, dan KM. Gunung Dempo. “Tahun 2017 kami memberikan PSO (Public Service Obligation) untuk 26 kapal Pelni dengan jumlah pelabuhan singgah sebanyak 89,” imbuhnya. (ds,mp) foto:doeh