Menyambut HUT Kemerdekaan Indonesia ke-72 tahun, refleksi atas capaian di bidang kesehatan mendapat sorotan. Anggaran kesehatan yang sudah mencapai lima persen sesuai amanat UU Kesehatan, belum dimaksimalkan untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat.

Anggaran kesehatan dalam APBN 2017 sebesar Rp 104 triliun, meningkat menjadi Rp 500 miliar dari RAPBN 2017. Anggaran sektor kesehatan sebesar lima persen dari total belanja pemerintah Rp 2.080,5 triliun ini, dinilai anggota Komisi IX DPR RI Ayub Khan belum diserap dengan baik oleh Kementerian Kesehatan.

Ayub yang ditemui sebelum Sidang Tahunan MPR RI, Rabu (16/8/2017) mengatakan, Komisi IX dan Kemenkes sudah memperjuangkan anggaran tersebut sesuai amanat UU.

“Capaian kesehatan di HUT 72 tahun Indonesia merdeka ini, Komisi IX sudah memperjuangkan peningkatan layanan kesehatan lewat BPJS,” ucapnya. Politisi Partai Demokrat itu, menyerukan agar Kemenkes memaksimalkan pelayanan kesehatan, sarana prasarana, dan juga kepesertaan BPJS. Fakta lain ditunjukkan Ayub, misalnya, Komisi IX sudah mendesak Kemenkes untuk terus menekan angka kematian ibu dan bayi, termasuk peningkatan gizi masyarakat.

“Untuk tahun ini sudah mencapai Rp 1 triliun anggaran untuk makanan sehatnya saja. Belum yang lain-lain. Komisi IX sudah memaksimalkan masalah anggaran dan sudah mencapai lima persen sesuai amanah UU,” tegas Ayub lagi. Harusnya, lanjut Ayub, sudah banyak yang diperbuat Kemenkes dengan anggaran lima persen tersebut. Namun, pada kenyataannya masih banyak kekurangan. Fasilitas kesehatan masih banyak dikeluhkan masyarakat.

Politisi dari dapil Jatim IV ini, menyebutkan, masalah distribusi obat-obatan yang kerap terlambat dan tarif kesehatan yang masih membebani masyarakat, jadi masalah kesehatan di daerah. Dengan anggaran lima persen untuk sektor kesehatan yang sudah terpenuhi sejak setahun yang lalu, mestinya tak ada lagi keluhan kesehatan yang dialami masyarakat. (mh,mp) foto: dep/od.