Kuota Tenaga Kesehatan Jemaah Haji Perlu Ditambah

21-08-2017 / KOMISI IX

Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena mendesak pemerintah untuk menambah kuota tenaga kesehatan yang mendampingi peserta jemaah haji. Pasalnya,berdasarkan laporan dari Kementerian Kesehatan, Jemaah haji yang berangkat dengan risiko tinggi setiap tahun terus meningkat.

 

"Tahun 2017 ini, jemaah haji yang berangkat dengan risiko tinggi (risti) mencapai 65 persen, satu kloter yang berangkat itu 450 peserta sementara tenaga kesehatannya hanya satu dokter dan dua perawat, itu sangat sangat kurang," ungkap Ermalena usai meninjau Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Jawa Timur, Senin (21/8).

 

Semakin meningkatnya jemaah haji yang berangkat dengan risiko tinggi, menurut  Ermalena perlu diidukung permintaan Kementerian Kesehatan untuk melakukan deteksi dini pada setiap calon jemaah yang mau diberangkatkan sebagai upaya peventif.

 

"Kami menyarankan deteksi dini dilakukan begitu seseorang ditetapkan sebagai calon jemaah haji, diberikan buku catatan kesehatan agar kesehatan peserta haji dapat termonitor dan tertangani dengan baik,"jelasnya.

 

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani yang menegaskan pentingnya penambahan tenaga kesehatan yang mendampingi peserta jemaah haji, disaat meningkatnya jemaah haji yang berangkat dengan risiko tinggi.

 

"Kami akan terus meminta pemerintah untuk menambah tenaga kesehatan yang mendampingi peserta jemaah haji yang ingin berangkat," tegasnya. Selain pendampingan tenaga kesehatan, politisi partai Nasdem ini juga meminta Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPHI) untuk menyampaikan aturan maupun tata cara dalam menjalankan ibadah haji. 

 

"Mereka harus memberikan pemahaman kepada calon jemaah haji baik dalam menggunakan fasilitas umum dan lain sebagainya. Karena banyak ditemukan jemaah haji yang tidak bisa menggunakan toilet di sana. Memang sepele tetapi ini penting, toilet yang kotor kan juga sumber penyakit " jelasnya.

 

Yang menjadi sorotan Irma lainnya yaitu mengenai katering untuk jemaah haji yang sering kali basi. Irma meminta pemerintah untuk membuat sanksi tegas agar  kejadian seperti ini tidak terulang lagi.

 

"Dengan cuaca ekstrem di sana mereka kan butuh asupan makan, kalau basi bagaimana, kan kasihan. Harus ada sanksi tegas agar mereka jera, sanksi tegas ya bukan sanksi administrasi," pungkasnya mengingatkan. (ria,mp)Foto: Ria/od.

BERITA TERKAIT
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Dukung Program MBG, Legislator Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program...