DPR Terima Penghargaan Opini WTP

14-09-2017 / SEKRETARIAT JENDERAL
Deputy Administrasi Setjen DPR RI Mardian Umar mewakili Ketua DPR dan Sekjen DPR RI menghadiri acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2017 dengan tema 'Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Indonesia Sejahtera', di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Kamis, (14/09/2017).
 
 
Pada kesempatan tersebut lembaga DPR RI menerima plakat penghargaan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2017 yang diberikan langsung oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKKL dan LKPD yang diperoleh secara berturut-turut oleh DPR RI. 
 
 
"Saya mengucapkan syukur Alhamdulillah, hari ini saya mewakili Ketua DPR dalam rangka menerima penghargaan atas peraihan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). DPR sudah delapan kali berturut-turut mendapat opini WTP ini," ujar Mardian Umar.
 
 
Mardian mengatakan, walaupun DPR banyak mendapat perhatian dari masyarakat, namun ternyata dalam pengelolaan anggarannya DPR tetap baik, hingga mendapat opini wajar tanpa pengecualian.
 
"Ada tiga aspek dalam laporan keuangan ini yang harus diperhatikan, yakni pertama, kesesuaian dalam standar akuntansi pemerintah. Kedua, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. DPR bersama pemerintah yang membuat undang-undang , maka kita buktikan bahwa DPR patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Dan aspek yang ketiga adalah mengenai efisiensi pengendalian internal," jelasnya.
 
 
Ia juga menyatakan, bahwa selama ini Ketiga aspek tersebut telah dipenuhi oleh Dewan dan Setjen DPR sebagai supporting System, yang mendukung hal-hal terbaik dalam rangka pencapaian WTP pada pengelolaan anggaran negara.
 
 
"Kami berharap masyarakat dapat menilai hal-hal positif yang dilakukan DPR dan Setjen DPR kedepannya. Kita akan berusaha keras untuk dapat mempertahankan predikat WTP ini," pungkasnya. (dep,mp), foto : dok_kemenkeu/hr.
BERITA TERKAIT
Habiburokhman: RUU KUHAP Cegah Kesenjangan Perlindungan HAM dalam Sistem Peradilan Pidana
23-01-2025 / SEKRETARIAT JENDERAL
PARLEMENTARIA, Jakarta - Saat ini, Komisi III DPR RI sedang bekerja untuk menyusun sekaligus memperbaharui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum...
Gelar Konsultasi Publik, BK DPR RI Pastikan RUU KUHAP Jadi Hukum Acara Pidana yang Adil dan Transparan
23-01-2025 / SEKRETARIAT JENDERAL
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Keahlian (BK) DPR RI bersama Komisi III DPR RI konsisten melangkah maju menyusun Rancangan Undang-Undang Tentang...
Gelar Pengarahan, Sekjen DPR Harap PPPK Pahami Status dan Fungsi untuk Kemajuan Organisasi
21-01-2025 / SEKRETARIAT JENDERAL
PARLEMENTARIA, Jakarta - Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar acara “Pengarahan dan Sosialisasi Pimpinan...
Perdana Sepanjang Sejarah, Setjen DPR RI Hadirkan Juru Bahasa Isyarat di Rapat Paripurna
21-01-2025 / SEKRETARIAT JENDERAL
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ada yang menarik dari gelaran Pembukaan Paripurna Masa Persidangan ke II Tahun sidang 2024-2025, Selasa, 21 Januari...