Penyertaan Modal Negara (PMN) telah dikucurkan oleh pemerintah kepada beberapa perusahaan Badan Usaha Milik (BUMN). Diharapkan, dengan tambahan anggaran dari PMN, memberikan keuntungan kepada perusahaan itu. Namun, ironisnya, justru perusahaan itu malah mengalami kerugian setelah mendapat PMN.

“Ada perusahaan yang ruginya makin besar. Jadi kita minta kepada Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara untuk melakukan audit kepada perusahaan BUMN yang menerima PMN, tapi malah merugi,”  kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno, saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI ke Surabaya, Jawa Timur, baru-baru ini.

Padahal, tambah Soepriyatno, ada beberapa perusahaan BUMN di bawah Kemenkeu menunjukkan kinerja yang baik. Hal itu terlihat dari meningkatnya sisi aset, keuntungan, hingga dividen. Pihaknya meminta kepada perusahan di bawah Kemenkeu untuk meningkatkan kinerjanya.

Politisi F-Gerindra itu menambahkan, Permodalan Nasional Madani (PNM) merupakan salah satu perusahaan BUMN yang mendapat kucuran PMN. Namun, dilaporkan PNM malah mengalami kerugian.Tentu menjadi pertanyaan, malah ada perusahaan yang merugi setelah diberikan PMN.

“Ini BUMN terima PMN dengan bunga yang rendah dan mudah, kemudian merugi. Jadi kenapa meruginya ini? Kita meminta dilakukan audit investigasi kepada BUMN kita,” tandas politisi asal dapil Jawa Timur itu.

Soepriyatno menilai, sebagian dana PMN yang dikucurkan tidak tepat sasaran. Bahkan ada perusahaan yang menggunakan PMN untuk membayar utang dan alokasi lain yang tidak sesuai peruntukannya.

“PMN itu ada aturannya untuk apa. Tidak boleh dipakai untuk membayar utang. Jika untuk bayar utang, itu sudah pelanggaran, kita minta untuk dilakukan investigasi. Karena ini kan keuangan negara,” tegas Soepriyatno.

Sementara itu Anggota Komisi XI DPR RI M. Misbakhun mengakui bahwa sebagian kecil dari banyak BUMN yang mengalami kerugian setelah menerima PMN. Namun ia meminta, perusahaan BUMNyang bergerak di sektor keuangan agar memberikan dukungan kepada pembangunan infrastruktur dalam rangka memperkuat rasio dalam rangka struktur pembiayaan.

“Mereka harus memperkuat pemerintah dalam upaya pembebasan lahan untuk membangun infrastukur,  seperti jalan tol, bendungan, saluran irigasi, pelabuhan, yang akan digunakan untuk pembangunan,” tutur politisi F-PG itu.

Perusahaan BUMN seperti PT Sarana Multi Infrastruktur, lanjut dia, memiliki peran sangat kuat untuk mendukung pembiayaan pembangunan jalan tol yang selama ini tidak diminati swasta. Tapi karena mandat dan tugas negara, mereka melakukan pembiyaan pembangunan infrastruktur yang kurang menguntungkan.

“PMN dalam rangka penugasan BUMN, tergantung bagaimna mereka mengelola dan bersinergi dengan BUMN lainnya untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Selama ini PT. SMI, LPLI, PII, dan SMF, kita melihat peran mereka sangat optimal dan memberikan dukungan,” analisa Misbakhun.

Misbahkhun menambahkan, PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) mendukung dengan memberikan penjaminan di banyak proyek, dengan pengelolaan resiko dengan baik, sehingga proyek tersebut mendapakan akses pembiayaan.

“Begitu ada penjaminan, otomatis pihak yang melakukan pembiayaan akan meemberikan kucuran dananya karena sudah ada yang menjamin terhadap proyek tersebut,” imbuh politisi asal dapil Jawa Timur itu.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur LMAN Rahayu Puspasari mengatakan LMAN hanya mendanai lahan yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Pada APBN-P 2016, dialokasikan anggaran sebesar Rp 16 triliun, untuk 27 ruas jalan tol. Sementara pada APBN-P 2017, dialokasikan anggaran sebesar Rp 32,05 triliun, untuk 78 proyek.

Kunjungan kerja spesifik ini diikuti beberapa Anggota Komisi XI DPR, diantaranya Andreas Eddy Susetyo, Indah Kurnia, Eva Kusuma Sundari, Hendrawan Supratikno, Edison Betaubun, Saiful Rasyid, Sumail Abdullah, Evi Zainal Abidin, Amin Santono, Anna Mu’awanah, Romahurmuziy, dan Johnny G. Plate. (hr,sf) foto: eka hindra/hr.